Komparatif.ID, Jakarta– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menemui anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Ir H TA Khalid, MM, di Gedung Nusantara II Senayan, Kamis (24/4/2025).
Kedatangan Banggar dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, guna menyampaikan aspirasi daerah terkait sektor pertanian dan kewenangan Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Arafat Ali menyebut Aceh Utara memiliki lahan persawahan terluas di Aceh dan berpotensi besar mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, infrastruktur pertanian yang memadai merupakan syarat mutlak agar cita-cita swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud.
“Kami memiliki wilayah terluas sektor pertanian, untuk itu perlu infrastruktur yang memadai demi tercapainya swasembada pangan,” kata Arafat.
Selain itu, Arafat juga menyinggung persoalan kewenangan Aceh yang belum sepenuhnya terealisasi di tingkat pusat. Ia berharap, pemerintahan Prabowo dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
Politisi Partai Aceh itu menyebut komitmen pusat terhadap implementasi kekhususan Aceh sangat dinantikan agar pembangunan di daerah bisa lebih terarah dan berkeadilan.
Menanggapi hal tersebut, Ir TA Khalid, mengatakan Komisi IV DPR RI siap mengakomodir aspirasi yang berkaitan langsung dengan sektor mitra kerjanya. Ia menegaskan, hal-hal yang menyangkut pertanian, perikanan, kehutanan, serta pangan akan menjadi perhatian dirinya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Aceh II.
Baca juga: TA Khalid: Jangan Mainkan Harga Pupuk Subsidi
TA Khalid juga mengatakan aspirasi di luar lingkup Komisi IV akan difasilitasi melalui Fraksi Gerindra atau dikoordinasikan dengan anggota DPR RI dari Aceh lainnya sesuai bidang kerja masing-masing.
“ Terkait masalah diluar Tupoksi Komisi IV DPR RI, tentunya akan difasilitasi ke Fraksi Gerindra atau bisa teman-teman sampaikan ke anggota DPR RI asal Aceh lainnya sesuai tupoksi mereka,” sebutnya.
Menurut TA Khalid, kolaborasi antara DPRK dan DPR RI sangat penting dalam menjembatani kepentingan daerah dan kebijakan pusat. Ia mendorong para legislator dari Aceh Utara untuk terus aktif menyampaikan kebutuhan dan tantangan pembangunan di daerah, agar bisa ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran maupun kebijakan yang tepat sasaran.
Kunjungan rombongan DPRK Aceh Utara ini turut diikuti oleh Wakil Ketua DPRK dr Arsyadi, Ketua Fraksi-Fraksi, Ketua Komisi IV Bukhari, SE, Ketua Komisi I Tajuddin, Ketua Komisi II Romi, Ketua Panja, Anggota Badan Anggaran, serta anggota Komisi II dan unsur Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
