Komparatif.ID, Bireuen— Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen untuk meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait percepatan penanganan pascabencana di daerah terdampak.
Rapat koordinasi berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen, Jumat (8/5/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Hadir dalam pertemuan tersebut tim dari Kemendagri, Kolonel Feksi dari Tim Posko Pusat Nasional, Kombes Suwinto, Tim Data Posko Kemendagri, Kasdim 0111/Bireuen, Kabag Ops Polres Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, serta sejumlah kepala SKPK terkait.
Dalam rapat tersebut, Dr. Imran menegaskan akurasi data menjadi dasar utama dalam proses rekonstruksi pascabencana.
Ia meminta tim teknis segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh kerusakan infrastruktur yang terdampak banjir, mulai dari jalan hingga jembatan permanen maupun non permanen seperti jembatan bailey, aramco, dan jembatan kayu.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada sektor pertanian, khususnya cetak sawah yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang.
Menurutnya, pendataan yang akurat sangat diperlukan agar program penanganan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
Baca juga: Buruh Terminal di Peusangan Baru Tahu Masuk Desil 8 Saat Urus Rujukan Sakit Mata
Dr. Imran juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Posko Satuan Tugas Bersama yang melibatkan unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan BPBD.
Keberadaan Satgas dinilai penting untuk menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga proses penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik dapat berjalan lebih efektif.
“Data yang akurat menjadi kunci utama dalam proses rekonstruksi pascabencana. Karena itu, verifikasi dan validasi harus dilakukan secara menyeluruh agar penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Dr. Imran dalam rapat koordinasi tersebut.
Sementara itu, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Bireuen. Ia berharap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan.
Menurut Bupati, keberadaan Huntap menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat yang selama ini terdampak banjir bisa segera kembali hidup dengan aman dan layak. Ia menilai penyelesaian persoalan hunian akan membantu pemerintah daerah lebih fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
“Jika masalah hunian ini cepat teratasi, Pemerintah Daerah bisa lebih fokus mengalokasikan energi dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur pendukung lainnya guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Mukhlis.
