Komparatif.ID, Bireuen— Pemerintah Kabupaten Bireuen mengajak Koalisi Gerakan Sipil untuk terlibat langsung mengawasi proses pemulihan korban bencana hidrometeorologi di daerah tersebut.
Ajakan itu disampaikan Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, saat menerima audiensi perwakilan koalisi sipil di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026) sore.
Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai tuntutan yang disuarakan dalam aksi damai jilid III beberapa hari lalu.
Dalam audiensi itu, Bupati Mukhlis berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban banjir berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Bupati Mukhlis menyampaikan seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam mengawal proses pemulihan pascabencana agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan Pemkab tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik sangat diperlukan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita juga menginginkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi tahapan pemulihan dan hak korban terpenuhi secara adil, tepat sasaran serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Mukhlis.
Baca juga: Dirjen PKP dan Bupati Bireuen Bahas Percepatan Pembangunan Huntap
Ia juga mengajak para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil untuk bersinergi bersama pemerintah dalam mengawal realisasi berbagai tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah, kata dia, terus mencari solusi terbaik secara riil dan komprehensif terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Menurut Bupati Mukhlis, pertemuan tersebut bukan hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dapat terus berlanjut demi kepentingan masyarakat luas.
Dalam audiensi itu, Koalisi Gerakan Sipil menyampaikan sejumlah poin penting terkait penanganan korban banjir. Di antaranya tuntutan mengenai transparansi data korban, kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik, serta permintaan adanya jawaban tertulis resmi dari pemerintah daerah atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Koalisi sipil juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan dan membantu pemerintah memastikan seluruh hak masyarakat terdampak, baik akibat bencana alam maupun dampak konflik, dapat terpenuhi tanpa ada warga yang terabaikan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Bireuen, Ir. Ismunandar ST, mengajak perwakilan koalisi sipil untuk terlibat langsung dalam proses verifikasi data korban bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.
“Kami mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama ke lapangan, melakukan survei dan melihat langsung kondisi korban. Mari kita diskusikan di posko, di kantor, atau di mana saja agar mendapatkan solusi yang tepat sesuai regulasi yang berlaku,” imbuh Ismunandar.
