Komparatif.ID, Banda Aceh— Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah-M. Fadhil Rahmi berkomitmen membawa Aceh menuju perubahan yang lebih baik di berbagai sektor.
Bustami-Fadhil Rahmi menekankan pentingnya peran pemerintah yang tidak sekadar berorientasi pada kelompok tertentu, melainkan benar-benar berjuang untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Aceh.
Hal tersebut disampaikan Bustami-Fadhil Rahmi saat penyampaian visi-misi calon Gubernur Aceh di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh pada Rabu (25/9/2024).
Dalam pemaparannya, Bustami mengatakan harapan baru Aceh harus mencakup perbaikan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, dan politik. Ia menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pernyataan ini merupakan kritik halus terhadap praktik-praktik lama yang sering kali membuat Aceh terjebak dalam siklus kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Harus diakui bahwa saat ini rakyat Aceh tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri tanpa kehadiran dan bantuan pemerintah yang benar-benar mau bekerja untuk kesejahteraan mereka, bukan bekerja untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya,” ujar Bustami.
Perubahan yang ditawarkan Bustami-Fadhill Rahmi mencakup empat isu krusial, yakni kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penerapan keistimewaan Aceh
Mengusung visi “Aceh Sejahtera, Berkeadilan, dan Beridentitas,” Bustami menegaskan pentingnya merancang masa depan Aceh yang lebih baik dengan memperhatikan setiap aspek kehidupan masyarakat.
Kata “sejahtera” menurut Bustami tidak boleh hanya jadi pepesan kosong, melainkan bentuk konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara layak dan merata.
Melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang lebih terbuka, masyarakat Aceh diharapkan dapat menikmati kehidupan yang lebih bermartabat.
Lebih lanjut, Bustami menegaskan pembangunan di Aceh tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi harus merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Begitu pula, status kekhususan Aceh, baik dalam hal agama, pendidikan, maupun kebudayaan, harusnya menjadi modal kuat untuk memajukan daerah tanpa kehilangan jati diri.
“Setiap warga Aceh dapat menikmati kehidupan yang layak, terpenuhi kebutuhan dasarnya secara seimbang, aman dan manusiawi, memperoleh akses pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja dan berusaha secara layak, dan merata,” ujarnya.
Salah satu poin yang paling menonjol dari penyampaian visi-misi ini adalah komitmen pasangan Bustami-Fadhil untuk memperjuangkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Abadi. Dengan berakhirnya Otsus pada 2027, penting bagi Aceh untuk memiliki struktur fiskal yang memadai.
Baca juga: Hadir untuk Wujudkan Harapan Baru Rakyat Aceh
Dana Otsus Abadi diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi Aceh dan melanjutkan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Namun, meski pengusungan konsep ini mungkin terdengar menjanjikan di atas kertas, namun perlu diingat bahwa selama ini, dana otsus yang diterima Aceh justru seringkali disorot karena lemahnya pengelolaan.
Banyak pihak mempertanyakan efektivitas alokasi dana otsus yang sudah berjalan selama ini, dengan dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang tidak pernah berakhir.
Pada sektor ekonomi, Bustami-Fadhil Rahmi menargetkan Aceh sebagai daerah industri, serta mendorong pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan menjaga ketersediaan pupuk.
Upaya ini sejalan dengan aspirasi masyarakat petani yang selama ini sering menghadapi masalah akses terhadap sarana produksi pertanian.
Bustami-Fadhil Rahmi juga menawarkan program unggulan yang berbasis pada penguatan komunitas. Paslon nomor urut 1 ini memastikan pembangunan ekonomi Aceh tidak hanya terpusat pada industri besar, tetapi juga menjangkau sektor-sektor kecil seperti UMKM.
Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, Bustami-Fadhil Rahmi bertekad menciptakan lebih banyak peluang kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan potensi Aceh sebagai daerah industri yang berdaya saing tinggi.
“Kita akan memastikan bahwa setiap warga Aceh dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi. Program ekonomi unggul diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan serta mencapai kemandirian ekonomi dan daya saing masyarakat Aceh,” ungkap Cawagub Fadhil Rahmi.
Gagasan tersebut layak mendapat dukungan karena Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, menciptakan kawasan industri yang efektif bukanlah hal yang mudah. Apalagi banyak proyek industri sebelumnya, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, tidak berjalan sesuai ekspektasi karena lemahnya perencanaan dan pelaksanaan.
Sementara itu di bidang pendidikan, Bustami dan Fadhil Rahmi menawarkan program unggulan yang berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Paslon nomor urut 1 itu menawarkan beasiswa penuh bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan studi di bidang kedokteran, sekaligus memperjuangkan legalisasi Dana Abadi Pendidikan
Dalam aspek kesehatan, Bustami-Fadhil Rahmi menjanjikan perbaikan signifikan pada layanan kesehatan dengan memperkuat Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) serta mengoptimalkan rumah sakit regional di berbagai wilayah.
Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kualitas layanan di berbagai tingkatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, untuk memastikan setiap warga Aceh mendapatkan akses kesehatan yang layak dan merata.
“Aceh sedang berusaha keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai program unggulan yang terfokus pada aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan,” beber Fadhil Rahmi.
Di sektor keistimewaan Aceh, Bustami-Fadhil bertekad memperkuat identitas daerah dengan program-program yang menekankan pada nilai-nilai keagamaan. Salah satu yang menonjol adalah upaya meningkatkan kuota jamaah haji Aceh serta memberikan beasiswa bagi santri dayah dan alumni dayah untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah.
Tidak diragukan lagi, visi dan misi yang dipaparkan oleh Bustami Hamzah dan M. Fadhil Rahmi menyentuh berbagai aspek penting kehidupan masyarakat Aceh.
Namun, pada akhirnya, yang akan menentukan apakah perubahan yang dijanjikan dapat terwujud adalah kemampuan mereka untuk menjalankan program dengan baik, tanpa terjebak pada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok politik.
Retorika politik yang indah tidak akan membawa banyak perubahan jika tidak diiringi dengan tindakan nyata dan pengelolaan yang transparan serta akuntabel. Aceh telah cukup lama menunggu perubahan. Lalu, apakah harapan itu terwujud melalui Bustami-Fadhil Rahmi?
Silahkan jawab sendiri!
