Komparatif.ID, Bireuen— Keuchik Marwan, Kepala Desa Pante Baro Kumbang, Peusangan Siblah Krueng, mendukung keputusan Pemkab Bireuen yang memilih percepatan pembangunan hunian tetap.
Dalam keterangannya kepada Komparatif.ID, Selasa, 6 Januari 2026, Keuchik Marwan mengatakan sebagai kepala desa yang wilayahnya ikut diterjang banjir bandang dan tanah longsor, dirinya mendukung sejak awal aspirasi yang menghendaki percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir.
“Sedari awal saya mendukung aspirasi yang menghendaki percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir yang rumahnya hilang, atau tidak bisa lagi ditempati,” kata Keuchik Marwan.
Dia mengatakan, pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) dari Pemerintah Pusat, merupakan stimulus penting bagi korban pascabencana. Setidaknya dana tersebut dapat digunakan untuk mencari kontrakan, atau dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
Saat ini di Pante Baro Kumbang, jumlah pengungsi terus berkurang, seiring waktu. Warga yang rumahnya masih dapat dihuni, telah membersihkan rumah. Meski butuh waktu, tapi dia memberikan apresiasi kepada para korban yang tidak berpangku tangan.
Baca juga: BNPB: DTH RP600 Ribu/Bulan Per KK Untuk Korban yang Tak Masuk Huntara
Sementara yang tidak lagi memiliki rumah, saat ini masih bertahan di pengungsian, atau menumpang di rumah saudaranya. Dapur umum masih tetap dibuka, dan layanan pengungsi masih tetap diselenggarakan di fasilitas umum di desa tersebut.
Untuk saat ini yang menjadi pekerjaan rumah terbesar yaitu membersihkan lumpur dari halaman rumah. lumpur-lumpur itu tidak mungkin mampu dipindahkan oleh pemilik rumah.
Untuk itu, dia berharap pemerintah, untuk segera mengirimkan alat berat dan truk, untuk memindahkan sedimen di halaman rumah warga.
“Kalau sedimen itu tidak dipindahkan, warga masih kesulitan membersihkan rumah secara menyeluruh. Apalagi musim hujan, sedimen itu membentuk dinding alam di lingkar rumah,” kata Marwan, yang akrab disapa Marwan Kumbang.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Hanafiah mengatakan Dana Tunggu Hunian (DTH) akan segera cair. Keputusan dipilihnya DTH, setelah Bupati Bireuen, Kepala BNPB, Kalak BPBD, dan Kepala Dinas Perkim turun ke lapangan, bertemu dengan pengungsi.
Hanafiah menekankan, tidak dibangunnya huntara di Bireuen, bukan berdasarkan keinginan Bupati. Tapi aspirasi dari warga yang menginginkan percepatan pembangunan hunian tetap.
“Bukan Bupati yang menolak Huntara, tapi itu berdasarkan permintaan masyarakat sendiri, oleh karena itu Bupati Mukhlis terus memperjuangkan agar segera dibangun Huntap untuk korban banjir di Kabupaten Bireuen,” tegas Sekda Hanafiah, Senin (6/1/2026).
