Komparatif.ID, Banda Aceh— Dewan Profesor USK–Universitas Syiah Kuala, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Surat itu sebagai tanggung jawab moral para guru besar USK; memberikan masukan kepada Kepala Negara.
Dalam surat itu para guru besar menyampaikan beberapa hal, seperti jumlah korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai angka 1.006 jiwa. Ratusan dilaporkan hilang. Banyak yang terluka.
Puluhan ribu rakyat harus mengungsi, puluhan ribu rumah rakyat hancur. Banyak infrastruktur rusak.
Di Aceh, 332 unit jembatan hancur, ribuan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan terdampak parah. Jalur transportasi terputus, listrik padam, jaringan komunikasi hilang.
Banyak daerah terisolasi akibat rusaknya infrastruktur publik. Proses evakuasi terhambat,
logistik pangan, obat-obatan, dan lainnya, sulit didistribusikan.
Hal-hal di atas membuat kondisi semakin memburuk. Berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan respon cepat, termasuk koordinasi dalam konteks bantuan kemanusiaan internasional yang belum berjalan secara optimal.
Para guru besar yang berhimpun dalam Dewan Profesor USK, menyampaikan 11 point usulan kepada Presiden.
Pertama, mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama yaitu bandara, pelabuhan, jalan raya untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.
Kedua, menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
Ketiga, mendirikan humanitarian logistics coordination center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional, untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan.
Baca juga: Kementerian PU: 15 Jembatan Jalan Nasional di Aceh Putus Akibat Bencana
Keempat, menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional seperti WHO, Unicef, UNDP, dll.
Kelima, mengaktifkan sistem common logistic tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan lembaga internasional kemanusiaan.
Keenam, mengoptimalkan aid staging areas/titik konsolidasi logistik di daerah strategis.
Ketujuh, mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan komunikasi sebagai prioritas utama.
Kedelapan, mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus dengan prioritas yang menghubungkan jalur posko utama dengan dengan wilayah terpencil.
Kesembilan, memastikan ketersediaan transportasi darat, laut dan udara, yang memadai: termasuk helikopter dan alat berat untuk menjangkau wilayah terisolasi.
Kesepuluh, mengundang kerja sama teknis mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif.
Kesebelas, menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan.
Dewan Profesor USK: Di Lapangan Sangat Berbeda
Dalam surat terbuka tersebut, Dewan Profesor USK juga menambahkan bahwa Gubernur Aceh sudah meminta bantuan kepada lembaga di bawah PBB seperti UNDP dan Unicef.
Pemerintah Pusat hingga saat ini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional, dengan alasan kemampuan nasional masih dapat menangani situasi. Namun di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak.
