Media sosial bukan semata ruang buruk. Ia bisa membantu warga membongkar ketidakadilan, menggalang solidaritas, mengawasi kekuasaan, dan mempertemukan suara yang dulu tidak mendapat tempat.
______________
Bayangkan situasinya seperti ini. Pagi-pagi layar ponsel sudah terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah aturan. Seorang aktivis menyebutnya kebijakan ngawur, dengan pilihan kata yang tajam dan mungkin membuat sebagian orang mengernyit.
Tidak lama kemudian, datang balasan. Aktivis itu dituduh cari panggung, tidak paham konteks, hanya pandai nyinyir.
Gelombang berikutnya muncul dari arah sebaliknya. Mereka yang membela aktivis menyebut para pengkritik sebagai buzzer, penjilat, pasukan bayaran.
Tudingan dibalas tudingan. Isu yang semula menyangkut isi kebijakan pelan-pelan berubah menjadi pertarungan tentang siapa yang lebih jahat, siapa yang lebih munafik, dan siapa yang lebih layak dibungkam.
Menjelang siang, aturan yang tadi menjadi pokok masalah hampir tidak lagi dibicarakan. Yang tersisa hanya keributan besar dengan kosakata yang makin miskin: buzzer, antek, penjilat, kadrun, cebong, aktivis bayaran, musuh rakyat, pembenci pemerintah. Orang-orang seperti saling melempar batu, hanya batunya berbentuk label.
Kita yang menonton ikut kesal, kadang ikut terpancing, lalu bertanya dalam hati: sebenarnya yang sedang kita saksikan ini perdebatan publik atau pasar malam kemarahan?
Warganet sering mengira perang narasi seperti itu sebagai perdebatan, padahal keduanya berbeda. Perdebatan, setidaknya dalam bentuk terbaiknya, bertujuan mendekati kebenaran. Orang beradu data, menguji logika, menimbang akibat, lalu membuka kemungkinan bahwa pandangannya sendiri bisa keliru.
Perang narasi tidak bekerja seperti itu. Ia ingin menang. Bukan dengan membuktikan argumen paling kuat, tetapi dengan membuat barisan sendiri tampak lebih ramai dan lawan tampak lebih buruk.
Dalam isu kebijakan publik, ini berbahaya. Yang tenggelam bukan sekadar sopan santun, melainkan substansi. Apakah aturan itu memang bermasalah? Siapa yang akan terdampak? Apakah data yang dipakai pemerintah cukup kuat? Apakah kritik warga berdasar? Apakah ada alternatif yang lebih masuk akal?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan ketenangan. Sayangnya, ketenangan bukan komoditas paling laku di media sosial.
Media sosial bukan semata ruang buruk. Ia bisa membantu warga membongkar ketidakadilan, menggalang solidaritas, mengawasi kekuasaan, dan mempertemukan suara yang dulu tidak mendapat tempat.
Masalahnya, insentif platform lebih sering memberi panggung pada konten yang menahan perhatian, bukan pada argumen yang paling akurat. Dan perhatian manusia paling mudah ditahan oleh emosi yang menyala: marah, takut, tersinggung, merasa diserang, atau merasa paling benar.
Di situlah kita perlu jujur. Ketika seseorang terseret dalam pusaran, itu bukan selalu karena ia lemah atau bodoh. Ia sedang berhadapan dengan sistem yang bekerja sangat efisien. Algoritma tidak perlu punya niat jahat untuk menghasilkan akibat buruk. Ia cukup mengikuti sinyal perhatian.
Kalau pertengkaran menghasilkan klik, maka ia akan terus disodorkan. Kalau kegeraman membuat orang bertahan lebih lama, kegeraman yang sama akan makin sering muncul.
Begitulah warung perhatian bekerja. Bedanya, warung ini buka dua puluh empat jam dan pelanggannya sering tidak sadar sedang membayar dengan kewarasan sendiri.
Salah satu korban pertama dari perang narasi adalah kemampuan membedakan isi dan nada. Kritik yang disampaikan dengan bahasa kasar bisa saja benar. Kritik yang disampaikan dengan santun bisa saja keliru. Nada bicara seseorang memberi tahu kita sesuatu tentang cara ia berkomunikasi, mungkin juga tentang amarahnya, tetapi nada tidak otomatis menentukan benar atau salahnya isi.
Ini bukan pembelaan terhadap kekasaran. Ruang publik tetap membutuhkan bahasa yang beradab. Kritik keras berbeda dari fitnah, ancaman, pelecehan, doxing, atau serangan personal. Yang satu masih bisa menjadi bagian dari demokrasi, yang lain merusaknya.
Tetapi kalau tujuan kita memahami kebijakan, pertanyaan dasarnya tidak boleh berhenti pada apakah seseorang bicara dengan santun atau kasar. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah datanya benar, apakah logikanya nyambung, apakah akibat yang ia khawatirkan masuk akal, dan apakah ada bukti yang bisa diperiksa.
Perang narasi membuat kita malas memeriksa itu semua. Begitu mendengar kata-kata kasar, sebagian orang langsung menutup telinga. Begitu mendengar penjelasan yang rapi, tenang, dan berwibawa, sebagian lain langsung percaya, padahal isinya mungkin hanya kemasan cantik dari argumen yang rapuh. Keduanya sama-sama jalan pintas. Yang satu menolak isi karena tidak suka nadanya. Yang lain menerima isi karena terpesona oleh bungkusnya.
Jalan pintas lain yang paling sering dipakai adalah label. Buzzer. Penjilat. Antek. Kadrun. Cebong. Aktivis bayaran. Kata-kata ini sering terdengar seperti analisis, padahal dalam banyak kasus ia justru tanda bahwa analisis sudah berhenti. Begitu seseorang ditempeli label, kita merasa tidak perlu lagi mendengarkan apa pun yang ia katakan. Ia bukan lagi manusia dengan argumen yang bisa diuji. Ia berubah menjadi kategori yang boleh dibuang.
Memang, ada kasus ketika istilah seperti buzzer atau operasi pengaruh bisa menjadi analisis yang sah. Tetapi ia harus dibuktikan, bukan sekadar diteriakkan. Harus ada pola koordinasi, keseragaman pesan, perilaku akun, waktu unggahan, jaringan amplifikasi, atau bukti lain yang bisa diperiksa. Tanpa itu, label hanya menjadi cara malas untuk menolak mendengar. Ia menghemat tenaga, tetapi membuat pikiran tumpul.
Baca juga: Dewan Media Sosial, Urgensi-kah?
Kenyataannya, orang yang tidak kita sukai bisa saja benar dalam satu hal. Seorang pendukung pemerintah bisa benar soal satu kebijakan dan keliru soal kebijakan lain. Seorang pengkritik keras bisa tajam dalam satu analisis dan gegabah dalam analisis berikutnya.
Pemerintah pun bisa punya alasan yang masuk akal dalam satu program, tetapi tetap salah dalam cara menerapkannya. Warga bisa marah dengan alasan yang sah, tetapi tetap keliru dalam sebagian tuduhannya. Dunia tidak serapi klasifikasi pendukung dan pembenci.
Karena itu, salah satu keterampilan digital yang paling penting justru sangat sederhana: mengenali kapan kita sedang dipancing. Tandanya sering muncul dari tubuh sendiri. Ketika sebuah unggahan membuat kita ingin segera membalas sebelum membaca utuh, itu saatnya berhenti sejenak. Bukan karena emosi selalu salah. Emosi sering memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang penting. Tetapi emosi juga mudah dimanfaatkan. Banyak konten memang dirancang untuk membuat kita bereaksi sebelum berpikir.
Memberi jeda bukan tindakan pengecut. Ia justru bentuk perlindungan terhadap akal sehat. Tunda membalas. Tunda membagikan. Cari konteks. Baca lebih dari satu sumber.
Kalau isu itu menyangkut kebijakan, cari dokumen aslinya: naskah aturan, penjelasan resmi, data pendukung, kritik dari ahli, atau laporan media yang kredibel.
Ringkasan dari pihak ketiga, sehangat apa pun, hampir selalu sudah melewati proses pembingkaian. Kadang dibumbui. Kadang dipotong. Kadang dipilih hanya bagian yang cocok dengan kepentingan pembuatnya. Membaca sumber primer memang lebih merepotkan, tetapi di situlah penilaian kita dikembalikan kepada pemiliknya: diri sendiri.
Kita juga perlu membedakan diam dari keributan dan diam dari tanggung jawab. Tidak semua isu membutuhkan komentar kita saat itu juga. Tidak semua perdebatan pantas menerima tenaga kita. Diam dari pertengkaran bisa menjadi pilihan yang sehat. Tetapi diam dari ketidakadilan, diam dari kebijakan yang jelas merugikan publik, atau diam karena takut berpikir, itu soal lain. Yang perlu ditolak bukan keberpihakan. Yang merusak adalah keterlibatan yang hanya menjadi bahan bakar keributan.
Seseorang bisa mengikuti isu dengan serius, membaca, bertanya, berdiskusi, lalu memilih saluran yang lebih berguna daripada berteriak di kolom komentar. Ia bisa menulis masukan yang jelas, menghubungi wakil rakyat, mendukung organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan data, mengikuti forum publik, atau membuat penjelasan yang membantu orang memahami isu.
Tentu saja saluran formal tidak selalu ideal. Konsultasi publik bisa terasa simbolik. Wakil rakyat tidak selalu responsif. Masukan warga bisa saja diabaikan. Kita tidak perlu pura-pura tinggal di negeri dongeng administratif tempat semua aspirasi dibaca dengan mata berkaca-kaca. Tetapi saluran yang terdokumentasi, terorganisasi, dan berbasis argumen tetap meninggalkan jejak yang lebih jelas daripada amukan sesaat yang lenyap setelah tren berganti.
Yang juga perlu dijaga adalah kebebasan menilai ulang. Perang narasi diam-diam merampas kebebasan ini. Begitu seseorang terlihat memilih satu kubu, ia seperti dituntut membela kubu itu dalam segala hal. Mengakui bahwa “pihak sana” benar dalam satu isu terasa seperti pengkhianatan. Mengkritik “pihak sendiri” terasa seperti membuka celah bagi lawan. Lama-lama, pendapat berhenti menjadi hasil berpikir. Ia berubah menjadi seragam.
Pikiran yang sehat tidak harus setia pada kubu. Ia setia pada penilaian. Ia boleh berkata, “dalam kebijakan ini pemerintah punya alasan yang masuk akal, tetapi dalam bagian ini saya tidak setuju.”
Ia boleh berkata, “kritik aktivis itu penting, tetapi tuduhan yang satu ini belum terbukti.”
Ia boleh menerima satu argumen dari pihak yang tidak disukai, dan menolak argumen lain dari pihak yang biasanya ia dukung. Itu bukan plin-plan. Itu tanda bahwa pikiran masih bekerja, belum berubah menjadi papan reklame kelompok.
Perang narasi memang melelahkan. Tetapi mungkin yang paling menguras kita bukan isu-isunya. Kebijakan, aturan, program pemerintah, dan keputusan publik memang layak dipikirkan.
Warga sering lelah karena memikirkan hal penting adalah lelah yang wajar. Yang menghabiskan tenaga adalah tuntutan terus-menerus untuk menyatakan kita di pihak siapa, tampil di barisan mana, menyerang siapa, dan membenci siapa.
Kita boleh menolak tuntutan itu tanpa menjadi apatis. Kita bisa tetap menjadi warga yang kritis, peduli, dan terlibat, sambil menolak menjadi prajurit siapa pun. Kita bisa membedakan isi dari nada, menolak label sebagai pengganti analisis, menahan diri sebelum ikut menyebarkan, memeriksa sumber, menyalurkan kepedulian ke tempat yang meninggalkan jejak, dan membiarkan pikiran tetap lentur.
Semua itu tidak heroik. Tidak akan membuat kita viral. Tidak membuat dada terasa seperti panglima perang digital. Tetapi justru karena sederhana, ia bisa dilakukan.
Pusaran akan terus berputar. Dekat dengan air bukan berarti harus tenggelam. Waras, dalam zaman yang gemar memperjualbelikan reaksi, adalah pilihan politik yang diam-diam radikal.
