Komparatif.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, pada konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Dwipayana menjelaskan Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 20/P/2024 yang berisi pemberhentian Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Plt. Menko Polhukam.
“Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres No. 20/P/2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam,” kata Ari Dwipayana.
Baca juga: Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam
Menurut Dwipayana, Tito Karnavian akan menjabat sebagai Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sampai adanya penunjukan Menko Polhukam definitif. Jokowi sendiri menyebut Keputusan Presiden (Keppres) ini merupakan respons terhadap mundurnya Mahfud MD dari kursi Menko Polhukam.
“Ya kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya, dan pagi hari ini keppresnya kita siapkan,” ujar Jokowi kepada awak media pada pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Jokowi memastikan meskipun ada perubahan di Kabinet Indonesia Maju, tidak ada masalah dalam kelancaran kinerja pemerintah. Para menteri, baik di Jakarta maupun di daerah, tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.
“Kabinet biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah ya kunjungan ke daerah. Saya pun juga sama, saya rapat di Jakarta, kadang diundang ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres XVI GP Ansor,” jelasnya.
Bapak calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menambahkan perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal yang biasa, termasuk di antara para menteri. “Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, enggak perlu terlalu dibesar-besarkan,” tandasnya.
