Komparatif.ID, Banda Aceh— Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Dr. Teuku Zulkhairi, menegaskan pentingnya membawa nilai-nilai Islam ke dalam dunia politik di Aceh.
Menurutnya, jika politik terus dipisahkan dari ajaran Islam, kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan akan sulit dihindari.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (19/11), ia menyampaikan bahwa desain Syariat Islam di Aceh ke depan harus berfokus pada upaya Islamisasi politik.
Dr. Zulkhairi menegaskan bahwa politik dalam pandangan Islam tidak seharusnya menjadi arena permusuhan dan kerusakan, melainkan wadah untuk menghasilkan gagasan-gagasan besar demi kebaikan bersama.
“Desain Syariat Islam di Aceh ke depan harus fokus pada Islamisasi politik. Politik dalam Islam seharusnya menjadi industri pemikiran, bukan produsen permusuhan dan kerusakan,” tegas Dr. Zulkhairi.
Fenomena ketegangan yang sering terjadi setiap kali berlangsung pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Aceh turut menjadi sorotan. Menurut Dr. Zulkhairi, ketegangan ini bukan hanya merusak harmoni antarumat Islam tetapi juga bertentangan dengan semangat Islam yang mengedepankan persatuan.
Islam telah mengajarkan umatnya untuk bersatu di bawah panji ajaran yang luhur dan meninggalkan permusuhan yang identik dengan masa jahiliah. Baginya, politik hanyalah sarana pengabdian yang tanggung jawabnya amat berat, baik di dunia maupun di akhirat.
Baca juga: Kukuhkan Majelis Akreditasi Dayah Aceh, Safrizal Sampaikan Hal Ini
Oleh karena itu, ia mempertanyakan, bagaimana mungkin untuk tujuan pengabdian tersebut umat Islam saling bermusuhan.
Sekjen ISAD itu juga mengingatkan pesan almarhum Tu Sop Jeunieb yang menegaskan bahwa berpolitik tanpa agama jauh lebih berbahaya dibandingkan menjalani kehidupan beragama tanpa politik.
Baginya, tanpa kehadiran nilai-nilai agama yang memperbaiki politik, maka politik hanya akan menjadi sumber fitnah besar bagi agama itu sendiri.
Menurut Dr. Zulkhairi, penerapan Syariat Islam di Aceh sudah seharusnya melangkah lebih jauh hingga mencakup dunia politik. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar kebutuhan tetapi juga kewajiban umat Islam untuk menjadikan politik sebagai jalan perbaikan, bukan ajang permusuhan.
“Penerapan Syariat Islam sudah saatnya memasuki ranah politik. Ini bukan hanya kebutuhan, tetapi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjadikan politik sebagai jalan menuju perbaikan, bukan permusuhan,” imbuhnya.
Menurutnya, dalam pandangan Islam, politik adalah bagian integral dari agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan menjadi kehinaan dan penyesalan di Hari Kiamat kecuali bagi mereka yang menunaikannya dengan benar.
Dengan semangat tersebut, Dr. Zulkhairi berharap upaya Islamisasi politik dapat menciptakan iklim politik yang lebih harmonis di Aceh. Ia menekankan bahwa politik seharusnya berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, dengan menjunjung nilai-nilai akhlakul karimah serta menjadikan persatuan sebagai dasar utama.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung inisiatif ini demi terwujudnya politik yang tidak hanya adil dan bermartabat tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam.
