Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) didorong untuk segera melakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Dorongan itu mencakup pergantian, mutasi, serta pengisian sejumlah posisi kepala dinas yang masih kosong maupun yang dinilai menunjukkan kinerja kurang baik dalam setahun terakhir.
Selain itu, kepala dinas yang dianggap tidak loyal terhadap atasan serta tidak mampu menjalankan visi dan misi pemerintahan Mualem bersama Dek Fad juga dinilai perlu dievaluasi. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi percepatan rehabilitasi 18 kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu, termasuk mendukung realisasi APBA 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Analis Media, Komunikasi dan Propaganda yang juga Anggota Juru Bicara Tim Pemenangan Mualem-Dek Fad pada Pilkada 2024, Muhammad Saleh.
Menurutnya, waktu satu tahun dinilai cukup bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Aceh untuk menilai loyalitas serta kinerja para kepala dinas. Ia menyebut ada pejabat yang dinilai tidak sepenuhnya mendukung kepemimpinan saat ini.
“Waktu satu tahun, saya kira sudah cukup bagi Mualem, Wagub dan Sekda Aceh, untuk memahami dan mempelajari mana Kadis yang loyal atau justeru bermain dua kaki,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Baca juga: Soal TPP ASN dan BPJS JKA, LP2A: Sumber Dananya Berbeda
Saleh juga menyinggung adanya dinamika dalam dua bulan terakhir, terutama pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh. Ia menilai terdapat serangan yang disebutnya tendensius terhadap Sekda Aceh M. Nasir, baik secara institusi maupun pribadi. Ia menduga kritik tersebut juga datang dari pihak-pihak yang tidak lolos seleksi calon kepala dinas.
Karena itu, ia menyarankan agar Mualem dan Dek Fad segera melakukan penataan internal guna menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan yang dikomandoi Sekda Aceh.
Menurutnya, memasuki tahun kedua pemerintahan, dibutuhkan tim birokrasi yang solid, loyal, berdedikasi, serta tidak melakukan tindakan yang dinilai mencederai pemerintahan.
Saleh menambahkan, kebijakan mutasi juga dapat menjadi bentuk komitmen dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak banjir. Ia menekankan pentingnya penerapan penghargaan bagi pejabat yang berprestasi serta sanksi bagi yang dinilai abai.
Ia menilai, gangguan sekecil apa pun dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, masih banyak aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Aceh yang dinilai loyal dan berintegritas, namun belum memperoleh kesempatan menduduki jabatan strategis.
