Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026 atau per 31 Maret mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini terjadi karena realisasi belanja negara lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara dalam periode yang sama.
Hingga akhir Maret 2026, pemerintah mencatat belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya menegaskan kondisi defisit APBN tersebut bukan hal yang mengagetkan. Ia menyebutkan struktur anggaran negara memang sejak awal dirancang dalam posisi defisit. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi fiskal pemerintah.
“Ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Purbaya Pastikan Harga Pertalite dan Solar Stabil Hingga Akhir 2026
Ia menjelaskan desain defisit tersebut berkaitan dengan pola belanja negara yang dilakukan secara merata sepanjang tahun. Purbaya menyebut pemerintah terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja agar tetap terkendali hingga akhir tahun anggaran.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara sebesar Rp574,9 triliun pada kuartal I 2026 didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp462,7 triliun. Rinciannya terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun, sementara penerimaan hibah mencapai Rp100 miliar.
Di sisi belanja, total realisasi sebesar Rp815 triliun sebagian besar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp610,3 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp281,2 triliun serta belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp329,1 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp204,8 triliun.
