Komparatif.ID, Banda Aceh— Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh (Bappeda) Teuku Ahmad Dadek menyebutkan Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Aceh terbesar dalam sejarah.Tapi Pengamat Pembangunan, Usman Lamreung, menyebut bila capaian itu hanya gelembung sabun; sebuah pencapaian palsu.
Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, pada pertengahan Juli 2022 mengatakan turunnya angka kemiskinan hingga 0,89 persen yang kini tersisa 14,64 persen menjadi yang terbesar dalam sejarah Aceh. Di mana pada September 2019, angka kemiskinan Aceh juga turun ke angka 14,99 persen.
Selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021, persentase penduduk tak mampu di Aceh menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Maret 2017, persentase penduduk yang sangat lemah secara ekonomi di Aceh mencapai 16,89 persen. Angka ini turun menjadi 15,92 persen pada September 2017.
Kenaikan persentase penduduk tak berdaya secara ekonomi terjadi pada Maret 2018 yaitu menjadi 15,97. Pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 15,68 persen (September 2018), 15,32 persen (Maret 2019), 15,01 persen (September 2019), 14,99 persen (Maret 2020) sementara pada September 2020 naik menjadi 15,43 persen.
Selanjutnya, pada Maret 2021 turun menjadi 15,33 persen. Kemudian, pada September 2021 mengalami kenaikan menjadi 15,53 persen. Kenaikan itu terjadi karena faktor pandemi covid-19 yang mendera dunia, termasuk Aceh. Terakhir, kini angka terbaru pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,46 persen, dan menjadi yang terendah dalam sejarah Aceh.
Hanya Gelembung Sabun
Keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan angka kemiskinan, dilihat oleh Pengamat Pembangunan Usman Lamreung, sebagai fenomena gelembung sabun. Turunnya jumlah rakyat miskin di Aceh karena survey yang dilakukan setelah pembangian bantuan subsidi dari Pemerintah.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 18 Agustus 2022, Usman menyebutkan bagaimana jumlah penduduk miskin bisa terkoreksi, padahal di Aceh sektor produktif tidak tumbuh, lapangan kerja tidak bertambah, pengangguran tidak berkurang.
“Bagaimana caranya angka kemiskinan bisa berkurang di Aceh, padahal lapangan kerja tidak bertambah, pengangguran tidak berkurang, sektor produktif juga tidak tumbuh. Dari mana data-data itu?” tanya Usman Lamreung.
Akademisi Universitas Abulyatama Aceh itu menyebutkan, teknik Pemerintah Aceh sudah terbaca. Mereka bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melakukan survey setelah bantuan subsidi dicairkan oleh pemerintah.
Usman mengatakan, hingga minggu kedua Agustus, Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp548,102 miliar untuk tahun 2022.
Pun demikian, Usman Lamreung tidak merinci intervensi PKH tahap berapa yang menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin di Aceh.
Hanya saja, Usman melihat fenomena turunnya angka kemiskinan akibat dari bantuan sosial, merupakan fenomena politik, yang tidak menjawab persoalan sebenarnya.
“Pendekatan surveynya sangat absurd. Disurvey beberapa saat setelah pembagian bansos untuk rakyat miskin,” sebut Usman.
Bantuan sosial berupa uang segar maupun bahan makanan pokok, menurut Usman bukanlah cara yang benar menurunkan angka kemiskinan. Karena bansos tersebut ibarat orang kanker yang diberi obat antisakit, sifatnya sangat sementara, dan efeknya hanya seperti gelembung sabun.
Dampak bansos terhadap perubahan ekonomi, tambah Usman, seperti menyandangkan pertumbuhan pasar pada event pasar malam yang dibuat setahun sekali.
“Hanya dalam tempo satu minggu, hidup masyarakat miskin akan kembali seperti biasa. Tak punya kerja, tidak memiliki pendapatan yang cukup, tak punya akses terhadap sekejahteraan. Lalu, untuk apa tabulasi persentase penurunan angka kemiskinan, bila nyatanya hanya gelembung sabun yang tak berisi.”
Dia berharap Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan tidak sibuk menciptakan gelembung sabun, yang sejatinya hanya sesuatu yang sementara dan rapuh.
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, diharapkan mampu menjadi leader yang dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya, termasuk memberikan perlindungan Kawasan terhadap masyarakat dari upaya tak terpuji pihak-pihak yang ingin menyerobot lahan untuk mengeruk sumber daya alam.
