Komparatif.ID, Bireuen— Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait memprioritaskan penanganan sawah tertimbun lumpur akibat banjir melalui program jangka pendek dan jangka menengah.
Langkah ini difokuskan pada pemulihan lahan pertanian agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, usai menghadiri peringatan hari lahir (harlah) ke-53 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kampus Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Senin (5/1/2026).
Mardiono menjelaskan penanganan sawah terdampak banjir akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap kepemilikan lahan pertanian yang tertimbun lumpur.
Menurutnya, langkah ini penting karena batas-batas sawah tidak lagi terlihat jelas akibat endapan lumpur yang cukup tebal. Dengan pemetaan tersebut, diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan maupun pengelolaan lahan di kemudian hari.
Tahap selanjutnya adalah pembersihan sawah menggunakan alat berat. Namun, sebelum proses pembersihan dilakukan, pemerintah terlebih dahulu akan melibatkan ahli untuk melakukan kajian.
Baca juga: Usai Harlah ke-53, Ketum PPP Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Gampong Meuse
Kajian ini bertujuan untuk memastikan apakah sawah-sawah yang terdampak banjir tersebut masih memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian produktif. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah pusat.
Apabila dari hasil kajian disimpulkan bahwa sawah tertimbun lumpur tidak lagi dapat digunakan, maka pemerintah pusat melalui kementerian terkait akan menyiapkan langkah alternatif berupa pencetakan sawah baru.
Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan dari sektor pertanian akibat bencana banjir.
Muhammad Mardiono menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga luas lahan pertanian masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya mengganti lahan yang hilang dengan luas yang setara.
“Jika masyarakat kehilangan seribu hektar sawah, maka akan dicetak lain sebagai pengganti seribu hektar lagi,” ujar Mardiono.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi ketahanan pangan dan memastikan keberlanjutan kehidupan petani yang terdampak bencana.
Pemerintah berharap upaya ini dapat membantu pemulihan sektor pertanian dan meringankan beban masyarakat di wilayah terdampak banjir.
