Komparatif.ID, Jakarta— DPP Demokrat menyatakan dukungan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang tengah didorong sejumlah fraksi di DPR. Sikap ini menandai perubahan posisi politik partai yang sebelumnya dikenal menolak keras mekanisme pilkada tidak langsung.
Padahal sebelumnya pada 2014 menjelang akhir masa jabatan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketum Demokrat kala itu mengeluarkan dua Perpu untuk mencegah Pilkada tidak langsung usai UU Pemilu disahkan DPR RI.
SBY bahkan rela jadi sasaran tembak Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai mayoritas kursi parlemen.
Dukungan Pilkada tidak langsung disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Herman Khaeron, yang menegaskan kini partainya berada satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (6/1/2026).
Herman Khaeron mengatakan baik pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, mekanisme pilkada melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius, terutama untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik nasional.
Meski demikian, ia menekankan pembahasan terkait perubahan mekanisme pilkada harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik karena menyangkut kepentingan rakyat yang luas.
Baca juga: PDIP Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Dengan dukungan partai berlogo bintang mercy itu, kini tercatat enam dari delapan fraksi di DPR mendukung usulan pilkada melalui DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKB, dan Demokrat.
Sementara itu, PKS mengusulkan variasi mekanisme Bupati dipilih DPRD dan Wali Kota dipilih langsung, serta PDIP menolak tegas wacana tersebut.
Demokrat Belum Suara Bulat?
Hingga beberapa hari lalu, sejumlah kader Demokrat masih menolak wacana Pilkada lewat DPRD. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Renanda Bachtar menegaskan partainya pernah menolak mekanisme tersebut pada 2014.
Penolakan serupa juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.
Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI, Benny menilai pengembalian pilkada melalui DPRD bukan solusi bagi persoalan demokrasi lokal.
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny melansir Parlementaria, Senin (5/1/2026).
Ia menilai pilkada tidak langsung berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara.
Benny menekankan perlunya perbaikan Undang-Undang Pilkada secara menyeluruh dengan norma dan sanksi yang lebih tegas, serta mendorong peran negara dalam pembiayaan pilkada agar kualitas demokrasi tetap terjaga.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.
