Komparatif.ID, Banda Aceh— Panglima Kodam Iskandar Muda (IM), Mayjen Nico Fahrizal menegaskan bahwa Kodam IM memiliki bukti legalitas sebagai pengelola lapangan tersebut, dengan dokumen Pengelolaan Sumber Pendapatan (PSP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
“Kami memiliki bukti surat dan dokumen PSP,” ungkapnya pada pertemuan dengan Ketua PWI Aceh, pimpinan media, dan pimpinan organisasi lembaga online di Balé Sanggamara, Makodam Iskandar Muda, pada Senin (12/08/24).
Meski demikian, Nico juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang dalam proses klarifikasi terkait kepemilikan Lapangan Blang Padang. Ia mengatakan jika lapangan tersebut ternyata bukan milik Kodam IM, maka pihaknya siap menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau Masjid Raya Baiturrahman.
Nico berharap penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan secepatnya dengan melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, dan Kanwil Pertanahan, agar tidak lagi menjadi isu yang dipolitisasi.
“Saat ini, kami sedang mengklarifikasi kepemilikan tanah ini, apakah milik Kodam atau tanah wakaf Masjid Raya. Jika bukan milik kami, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah atau Masjid Raya,” jelasnya.
Mayjen Nico menekankan pengelolaan Blang Padang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, melibatkan 30 karyawan yang secara konsisten menjaga kebersihan dan kerapian lapangan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
Baca juga: Banggar DPRA: Blang Padang Milik Pemerintah Aceh
Fasilitas ibadah seperti musala juga disediakan, memastikan pengunjung dapat melaksanakan salat dengan nyaman, serta larangan berjualan pada malam Jumat.
Lebih lanjut, Pangdam IM menyebutkan bahwa pendapatan dari pengelolaan Lapangan Blang Padang diserahkan sepenuhnya kepada Masjid Raya Baiturrahman.
“Pemasukan dari pengelolaan lapangan ini diserahkan kepada Masjid Raya. Kami ingin menegaskan bahwa Lapangan Blang Padang tetap menjadi ikon Kota Banda Aceh,” tutur Nico Fahrizal.
Dalam kesempatan yang sama, Nico juga menyampaikan visi TNI di masa damai ini. Menurutnya, TNI yang dahulu harus militan dalam masa konflik, kini harus bermanfaat nyata bagi rakyat. Putra asli Banda Aceh ini melihat tantangan besar yang dihadapi Aceh saat ini adalah bagaimana membangkitkan perekonomian Seuramoe Mekkah.
“Dahulu, saat masa konflik, TNI wajib militan. Namun, di masa damai ini, kami harus bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Di luar pengelolaan Blang Padang, Pangdam IM juga memaparkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan TNI di Aceh. Salah satunya adalah pengembangan lahan seluas 11.565 hektare di berbagai kabupaten dan kota untuk mengatasi masalah kekeringan yang kerap melanda wilayah ini.
Selain itu, revitalisasi 8.000 hektare lahan di Aceh Utara juga telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan membantu perekonomian masyarakat setempat.
Tidak hanya fokus pada pengembangan lahan, Kodam IM di bawah komando Nico juga telah membangun 52 jembatan di seluruh Aceh, terutama di desa-desa yang membutuhkan akses transportasi yang memadai.
Nico juga menyinggung program bimbingan bagi anak-anak Aceh yang berminat menjadi calon anggota TNI. Ia menekankan bahwa mereka yang ingin bergabung dengan TNI harus siap secara mental dan fisik, serta harus lulus dengan usaha sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain.
Menurutnya, pendampingan dan bimbingan yang diberikan adalah untuk memastikan mereka memiliki peluang yang adil dan tidak bergantung pada intervensi eksternal.
