B.J. Habibie mengakhiri karier politiknya sebagai presiden dengan satu keputusan paling gila dalam sejarah modern Indonesia: melepas Timor Timur. Konsekuensi politis keputusan berani itu langsung dia bayar kontan tanpa dicicil, yakni laporan pertanggungjawabannya ditolak mentah-mentah dalam Sidang Umum MPR 1999.
Karir politik sang profesor tamat seketika, pintu pencalonan dirinya sebagai presiden terkunci rapat, namun dia melangkah mundur tanpa pernah mendongkol atau mencari kambing hitam.
‘
Gaya politik Habibie memang aneh bagi sebagian elite kita yang hobi nempel di kursi kekuasaan pakai lem setan. Saat politisi lain sibuk memoles citra agar terlihat garang, Habibie justru memilih menjadi insinyur yang dingin di depan meja kalkulasi.
Dia melihat Timor Timur bukan dengan mata seorang jenderal yang gemar mematok wilayah, melainkan dengan kacamata seorang ilmuwan yang menghitung untung-rugi masa depan sebuah bangsa.
Mari kita luruskan dulu urusan isi kepala yang sering lupa sejarah atau sengaja tidak mau ingat. Timor Timur itu sejatinya bukan bagian dari batas wilayah Republik Indonesia saat diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Wilayah di ujung pulau Timor itu adalah bekas tanah jajahan bangsa Portugis selama ratusan tahun. Jelas beda nasib dengan Sabang sampai Merauke yang merupakan warisan bekas jajahan pemerintah kolonial Belanda.
Setelah sekian lama diabaikan Portugal yang sedang sibuk dengan urusan dalam negerinya, barulah pada 17 Juli 1976 wilayah ini dicomot. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Timor Timur resmi diketok palu menjadi provinsi Indonesia yang ke-27 melalui sebuah operasi militer dan politik yang rumit. Maka sejak hari itu, peta Indonesia mendadak punya buntut baru di bagian tenggara.
Masalahnya, dunia internasional tidak sekadar manggut-manggut setuju dengan aksi caplok ini. Sejak hari pertama integrasi itu diumumkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah mau mengakui wilayah itu sebagai bagian sah dari Indonesia.
Akibatnya, selama 23 tahun penuh, kuping para diplomat kita merah merona karena terus-menerus dijewer oleh tekanan internasional yang tidak pernah ada putusnya.
Ketika Habibie mendadak naik pangkat jadi presiden di tengah tsunami reformasi 1998, dia disodori berkas Timor Timur yang sudah berdarah-darah. Di sinilah otak Jerman-nya bekerja memakai kalkulasi rasional yang sangat dingin. Habibie tahu betul bahwa analisis untung-rugi wilayah ini sudah tidak masuk akal lagi untuk diteruskan.
Sebagai seorang insinyur penemu rumus keretakan pesawat (crack progression theory), Habibie melihat Timor Timur sebagai retakan berbahaya pada bodi pesawat bernama Indonesia. Kalkulasinya sangat benderang: Indonesia menghabiskan dana militer yang luar biasa jumbo untuk mempertahankan wilayah yang tidak diakui dunia. Hasilnya? Selama 23 tahun tidak pernah ada kedamaian, yang ada justru konflik berdarah yang terus mencoreng muka Indonesia di panggung internasional.
Habibie berpikir, buat apa memelihara gengsi yang menguras dompet negara dan nyawa tentara, sementara rakyat Indonesia lainnya sedang mengantre sembako akibat krisis moneter? Maka, memberikan pilihan demokratis kepada rakyat Timor Timur—apakah mereka ingin tetap menempel pada Indonesia atau mandiri—adalah keputusan yang paling masuk akal sehat.
Keputusan melepaskan pilihan ini sebetulnya sangat konsisten dengan program demokratisasi umum yang sedang digeber Habibie. Beliau naik takhta bukan lewat pemilu yang tenang, melainkan diangkat oleh keadaan setelah era otoriter Soeharto tumbang. Gelombang reformasi menuntut kebebasan suara yang mutlak bagi seluruh rakyat.
Bagi Habibie, sungguh sebuah kelucuan yang hakiki jika dia memberikan hak suara bebas kepada rakyat Aceh sampai Papua, tetapi tetap membekap mulut rakyat Timor Timur. Memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada warga Lorosae adalah bentuk konsistensi moralnya terhadap semangat reformasi itu sendiri. Dia tidak mau jadi presiden setengah demokratis.
Baca juga: Pancasila Hilang di Mana?
Selain urusan moral, faktor eksternal juga sudah mirip air bah yang jebol dari tanggul. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga tetangga sebelah yang cerewet, Australia, semua sudah bergeser arah dukungannya. Daripada Indonesia terus-menerus babak belur melawan arus dunia yang sudah jelas arahnya, Habibie memilih untuk memimpin proses perubahan itu.
Tepat pada 27 Januari 1999, Habibie melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan. Isinya meminta agar PBB segera menyelenggarakan referendum di Timor Timur. Opsi yang ditawarkan cuma dua: menerima otonomi luas di dalam pangkuan ibu pertiwi, atau angkat kaki menjadi negara merdeka.
Referendum akhirnya digelar pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan ketat lembaga PBB bernama UNAMET. Sebanyak 451.792 penduduk Timor Timur yang punya hak suara berbondong-bondong datang ke bilik suara dengan pengawalan ketat. Hasilnya keluar dan langsung membuat banyak elite politik di Jakarta tersedak kopi.
Sebanyak 78,5 persen penduduk menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia. Itu artinya, hampir delapan dari sepuluh orang Timor Timur memilih angkat koper dan pisah dari kita. Hasil ini bukan tipis-tipis seperti skor pertandingan sepak bola antar-kampung, melainkan sebuah kekalahan telak yang tidak bisa diperdebatkan lagi dengan argumen apa pun.
Angka telak itu sekaligus menjawab pertanyaan besar yang sengaja disembunyikan di bawah karpet selama 23 tahun: mayoritas rakyat di sana memang emoh bersama Indonesia. Konsekuensi politik dari kejujuran angka ini langsung menghantam dada Habibie secara personal dan karir politiknya.
Dalam Sidang Umum MPR 1999, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak total oleh para wakil rakyat yang sedang murka. Alasan tunggal penolakan itu cuma satu, yaitu hilangnya Timor Timur dari peta Indonesia. Ruang dan peluang bagi Habibie untuk kembali mencalonkan diri menjadi presiden periode berikutnya langsung tertutup rapat.
Di sinilah letak kebesaran hati seorang Habibie yang patut ditiru oleh politisi zaman sekarang yang hobi bermanuver. Beliau tidak ngotot mempertahankan jabatan, tidak berkelit memakai pasal-pasal karet, dan tidak sibuk mencari kambing hitam untuk disalahkan. Habibie mengakui konsekuensi logis dari pilihannya, mengemas barang-barangnya, lalu mundur dari istana dengan kepala tegak penuh martabat.
Habibie sebetulnya bukan orang bodoh yang tidak tahu risiko; dia tahu persis keputusannya ini akan menghancurkan karier politiknya. Dia sadar betul namanya akan dihujat dan dicaci sebagai “pengkhianat bangsa” oleh sebagian golongan. Namun, dia juga tahu ada harga yang jauh lebih mahal jika Indonesia nekat mempertahankan wilayah itu dengan cara kekerasan.
Memaksa Timor Timur tetap ikut Indonesia tanpa legitimasi PBB dan tanpa dukungan internasional adalah sebuah kebodohan jangka panjang. Biayanya teramat mahal: mahal secara ekonomi karena menyedot anggaran, mahal secara diplomatik karena kita dikucilkan, dan yang paling berat adalah mahal secara moral karena darah terus mengalir.
“Setahun sebelum meninggal, Habibie pernah berkata bahwa seorang pemimpin tidak boleh memikirkan dirinya sendiri, melainkan masa depan anak cucu bangsa.”
Beliau memilih menyelamatkan kepentingan bangsa jangka panjang di atas syahwat politik jangka pendeknya sendiri. Di era sekarang, di mana banyak politisi berlomba-lomba mengubah aturan hukum demi memperpanjang masa jabatan, langkah Habibie ini laksana makhluk langka yang hampir punah.
Tokoh Katolik terkemuka, Romo Franz Magnis-Suseno, pernah mencatat langkah Habibie ini sebagai sebuah bentuk keberanian yang luar biasa. Setelah lebih dari dua dekade wilayah itu diduduki dengan penuh ketegangan, barulah di tangan Habibie rakyat Timor Timur diberi kesempatan emas untuk menyatakan pendapat mereka secara jujur.
Habibie melepas wilayah itu bukan karena dia lemah atau karena jiwanya kurang nasionalis dibanding orang lain. Justru sebaliknya, dia cukup jujur untuk mengakui bahwa mempertahankan sesuatu yang tidak diakui dunia dengan modal darah dan uang yang terus terkuras bukanlah sebuah patriotisme. Itu adalah keangkuhan buta.
Beliau cukup berani menanggung sendiri semua akibat buruk dari keputusan yang dia yakini benar. Kehilangan kursi empuk kepresidenan, kehilangan kesempatan berkuasa lagi, dan kenyang dihujat oleh sebagian besar elite politik adalah harga yang dia bayar demi kewarasan bernegara. Pemimpin yang baik mungkin hanya membuat keputusan yang disukai orang banyak agar populer, tetapi pemimpin yang besar berani membuat keputusan yang benar, bahkan ketika keputusan itu menghancurkan dirinya sendiri.
Tulisan Aswan Nasution, disitat dari laman Facebook.
