Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Investasi (Menves) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program makan siang gratis Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Hal itu ia sampaikan usai sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2/2024) yang membahas rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025.
“Secara umum bahwa program-program prioritas calon presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung jalan,” kata Bahlil.
Meskipun hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai Pilpres 2024 belum final, pembahasan mengenai program makan siang gratis dalam RKP 2025 dianggap sebagai langkah antisipasi.
Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindakan yang mendahului KPU, melainkan sekadar sebagai simulasi dan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Bahlil juga menekankan ketika masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024, presiden terpilih akan melaksanakan apa yang telah dibahas dalam sidang kabinet paripurna saat itu. Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun telah memprioritaskan program-program dari presiden yang akan datang.
Baca juga: Quick Count Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
“Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” terangnya.
Pemerintah Kantongi Data Target Makan Siang Gratis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki data terkait dengan jumlah ibu hamil, balita, serta anak-anak sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMP. Data tersebut akan menjadi dasar perhitungan anggaran untuk program makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4 perse-2,8 persen, itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar di Istana Presiden.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berfokus pada pagu indikatif dan program-program yang menjadi prioritas bagi pemerintahan yang akan datang, seiring dengan hasil penghitungan resmi dari KPU.
Menurutkanyat target defisit APBN 2025 pun harus memasukkan program-program prioritas dari presiden terpilih nantinya.
