Komparatif.ID, Banda Aceh— Aceh menjadi daerah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengintegrasikan pengadaan Rumah Layak Huni dalam etalase e-Katalog.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZA, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Aceh yang berlangsung di Gedung Landmark BSI Aceh, Kamis (14/11/2024) malam.
“Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menaruh pengadaan Rumah Layak Huni di etalase e-Katalog. Hingga saat ini, dari aspek penyedia, hingga saat ini ada 826 penyedia perumahan dan 3.043 produk,” ungkap Safrizal.
Safrizal menjelaskan langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Aceh memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat. Hingga saat ini, Aceh telah mencatat 826 penyedia perumahan dengan 3.043 produk yang tersedia dalam sistem e-Katalog.
Selain pengadaan rumah layak huni, ia juga menargetkan pada Februari 2025 akan dimulai proyek jalan pertama dengan sistem e-Katalog, meski hingga kini implementasi tersebut masih memerlukan proses pembelajaran dan penyempurnaan.
Baca juga: Potensi Sabang Pukau Seychelles, Delegasi Dubes Segera Kunjungi Aceh
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menyoroti tantangan yang dihadapi GAPENSI untuk meningkatkan kualitas layanan konstruksi di tengah dinamika perkembangan industri.
Musda X GAPENSI Aceh, menurutnya, menjadi ajang penting dalam menentukan kepemimpinan baru yang diharapkan dapat membawa perubahan positif, mendorong solidaritas antaranggota dan memperkuat semangat kebersamaan dalam pembangunan.
“GAPENSI Aceh tentu membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu membangun solidaritas di dalam organisasi, tetapi juga yang memiliki komitmen untuk memajukan kontraktor lokal kita dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme, kualitas, dan inovasi,” kata lulusan terbaik STPDN angkatan pertama itu.
Menurut Safrizal, GAPENSI harus dapat menghadirkan nilai tambah bagi para anggotanya dan menjadi wadah pengembangan integritas serta keahlian profesional di dunia konstruksi.
Momentum Musda ini, lanjut Safrizal, lebih dari sekadar pemilihan pengurus baru. Ia menilai Musda ke-10 sebagai peluang strategis untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab dalam membangun Aceh yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
Di penghujung sambutannya, Safrizal menginformasikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 sudah disahkan. Sehingga, pekerjaan konstruksi dapat dimulai awal Januari 2025 dan diharapkan selesai pada bulan September atau Oktober, sehingga hasilnya bisa segera dinikmati oleh masyarakat Aceh.
