Komparatif.ID, Lisbon— Menteri Dalam Negeri (Ministério da Administração Interna) Portugal Maria Lucia Amaral resmi mengundurkan diri pada Selasa (10/2/2026) malam waktu setempat di tengah derasnya kritik terhadap pemerintah dalam menangani serangkaian badai musim dingin yang menewaskan sedikitnya 14 orang dalam beberapa pekan terakhir.
Melansir Inquirer, Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa mengonfirmasi pengunduran diri tersebut melalui pernyataan di situs resmi kepresidenan. Dalam pernyataan itu disebutkan Amaral memutuskan mundur setelah menyimpulkan dirinya tidak lagi memiliki “kondisi pribadi dan politik yang diperlukan untuk tetap menjabat.”
Amaral, yang dikenal sebagai profesor hukum sebelum menjabat menteri, menjadi sorotan tajam partai oposisi sejak badai pertama melanda Portugal pada akhir Januari lalu. Badai tersebut memicu banjir besar di sejumlah wilayah, menyebabkan pemadaman listrik, serta menimbulkan kerusakan infrastruktur secara luas di berbagai daerah di negara itu.
Baca juga: Banjir Tewaskan 37 Warganya, Raja Maroko Luncurkan Bantuan Darurat Nasional
Oposisi menilai Amaral tidak hadir secara memadai dalam merespons situasi darurat ketika badai pertama terjadi. Ia disebut “absen” pada saat krisis awal berlangsung, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi dan kepemimpinan kementerian dalam negeri dalam menghadapi bencana.
Menanggapi kritik tersebut sebelumnya, Amaral sempat membela kinerja pemerintah. Ia mengatakan kementeriannya telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam penanganan dampak badai, namun upaya tersebut berlangsung dalam konteks yang tidak sepenuhnya terlihat oleh publik.
Rangkaian badai musim dingin yang melanda Portugal dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan menelan sedikitnya 14 korban jiwa. Selain korban meninggal, bencana tersebut juga berdampak pada aktivitas masyarakat akibat banjir dan gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.
Pengunduran diri Amaral menjadi yang pertama sejak koalisi kanan-tengah yang dipimpin Perdana Menteri Luis Montenegro mulai menjabat pada Juni 2025. Perkembangan ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Montenegro di tengah upaya pemulihan pascabadai.
Menurut keterangan pihak kepresidenan, Perdana Menteri Montenegro yang dijadwalkan mengikuti debat parlemen dua mingguan akan mengambil alih tanggung jawab portofolio kementerian dalam negeri untuk sementara waktu.
