Komparatif.ID, Bireuen— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa proses pendataan kerusakan rumah warga akibat banjir dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur.
Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Ir. Marwan ST, MT, memastikan seluruh tim survei bekerja secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi praktik kecurangan. Ia menekankan pendataan merupakan tahapan krusial yang akan menentukan penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
Menurutnya, setiap kerusakan rumah dicatat secara rinci berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, dilengkapi dokumentasi serta melibatkan berbagai unsur tim.
BPBD juga memastikan mekanisme pengawasan berjalan untuk mencegah manipulasi data maupun penyimpangan selama proses pendataan berlangsung.
“Pendataan kerusakan rumah merupakan tahap paling krusial dan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan, jadi jangan sampai terjadi manipulasi data dan permainan antara tim survei dengan perangkat desa setempat,” tegasnya, Jumat (1/4/2026).
Marwan juga menanggapi sejumlah isu yang beredar di tengah masyarakat yang meragukan kesungguhan tim di lapangan. Ia memastikan seluruh tim bekerja dengan penuh tanggung jawab dan melakukan pencatatan secara rinci terhadap setiap kerusakan yang ditemukan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
Pendataan tersebut turut dilengkapi dengan dokumentasi serta koordinasi dengan aparatur desa.
Baca juga: BPBD Bireuen Verifikasi Ulang 2.776 KK Korban Bencana di Peudada
Ia menjelaskan setiap tim survei melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dinas terkait, hingga relawan.
Keterlibatan lintas unsur ini bertujuan memastikan penilaian kerusakan dilakukan secara objektif dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Lebih lanjut, metode yang digunakan dalam pendataan mengacu pada pedoman nasional terkait penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administrasi.
Terkait keluhan warga yang merasa rumahnya belum didata atau belum masuk dalam daftar, BPBD menjelaskan proses pendataan dilakukan secara bertahap mengingat luasnya wilayah terdampak serta jumlah rumah yang mencapai ribuan unit. Masyarakat diminta bersabar dan tetap menunggu proses yang sedang berjalan.
BPBD juga menyediakan saluran pengaduan resmi bagi warga yang menemukan ketidaksesuaian data. Pengaduan dapat disampaikan melalui kantor desa, kecamatan, maupun posko induk BPBD untuk kemudian dilakukan pengecekan ulang secara cepat dan akurat.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta turut mendukung kelancaran proses pendataan. Data yang akurat dinilai sangat penting agar bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Hingga saat ini, proses pendataan dan verifikasi masih berlangsung di sejumlah kecamatan terdampak banjir. BPBD Bireuen menargetkan seluruh proses tersebut dapat segera diselesaikan agar tahapan penanganan pascabencana, termasuk perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga, dapat segera dilakukan.
Marwan kembali mengingatkan seluruh enumerator dan perangkat desa agar menjaga integritas selama proses pendataan. Ia menegaskan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab penuh atas hasil yang dihasilkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan, tindakan tegas akan diambil.
“Jika nanti ditemukan adanya data yang tidak sesuai fakta lapangan, maka akan diambil tindakan tegas. Hasil pendataan ini menentukan nasib para korban banjir ke depan, dan jika ada pihak yang bermain, pasti akan ketahuan di kemudian hari,” pungkasnya.
