Komparatif.ID, Banda Aceh—Realisasi APBA 2023 tertinggi se- Indonesia. Aceh merupakan pemuncak tiga besar realisasi tertinggi APBD pada tahun anggaran 2023. Demikian disampaikan oleh Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah.
Bustami Hamzah memberikan apresiasi jajaran Pemerintah Aceh yang telah berhasil melakukan realisasi APBA 2023 tertinggi se-Indonesia. Ia mengatakan hal tersebut pada acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang masih un-audited, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Kamis (28/3/2024) di Kantor BPK kawasan Lampineung, Banda Aceh.
“Bukan mudah mewujudkan realisasi APBA 2023. Butuh kerja keras dan komitmen,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bustami juga melaporkan pada tahun 2023, Pemerintah Aceh dapat menyerap APBA dengan realisasi belanja sebesar 97,71% atau Rp11,35 triliun dan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp10,57 triliun atau 101,96% dari yang dianggarkan dalam APBA.
Baca: Energi Baru [dari] Bustami
“Berdasarkan persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2023, Aceh masuk tiga besar provinsi tertinggi realisasi pendapatan dan peringkat pertama persentase realisasi belanja tertinggi se Indonesia,” ujar Bustami.
Pada kesempatan itu Bustami mengatakan realisasi APBA 2023 yang mencapai angka tertinggi merupakan bentuk komitmen aparatur pemerintah dalam bekerja. Oleh karena itu dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
Ia juga berharap tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 secara independen dengan prinsip kemitraan dan tanggungjawab.
Bustami mengatakan, evaluasi realisasi APBA dan rekomendasi BPK dari hasil pemeriksaan tersebut, nantinya menjadi langkah perbaikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh ke depan.
Laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang diserahkan Pj Gubernur itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh inspektorat Aceh.
“Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP),” kata Bustami.
Kepala Subauditorat Aceh 1 BPK RI wilayah Aceh, Trisna, mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut akan diserahkam BPK RI paling lambat 2 bulan sejak diterima atau pada tanggal 28 Mei 2024. “Kami berusaha agar hasil pemeriksaan LKPA dapat bermanfaat melalui rekomendasi yang kami berikan, sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBA ke depan,” kata Trisna.
Trisna juga mengharapkan, Pemerintah Aceh juga bisa mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini terhadap laporan keuangannya.
Ikut hadir mendampingi Pj Gubernur dalam acara tersebut, Pj Sekda Aceh Azwardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, dan Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh M Gade.
Kemampuan Pemerintah Aceh melakukan realisasi APBA 2023 menjadi yang tertinggi se- Indonesia, mendapatkan apresiasi dari publik. sejumlah orang yang mengetahuinya, mengatakan realisasi APBA 2023 sangat maksimal, merupakan prestasi di tengah ketidakharmonisan hubungan natara DPRA dan Gubernur Aceh.
“Realisasi APBA 2023 yang tertinggi se-Indonesia merupakan sesuatu banget,” kata Juhari (45) warga Banda Aceh.
