Komparatif.ID, Sigli— Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah.
Acara yang berlangsung pada Senin (19/8/2024) di Ruang Kerja Bupati Pidie, menandai komitmen serius kedua belah pihak dalam mencari solusi atas permasalahan yang telah lama menjadi perhatian bersama.
Penjabat Bupati Pidie, Samsul Azhar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada BKSDA Aceh atas kerja sama yang telah terjalin.
Menurutnya, penandatanganan ini bukan hanya simbolis, melainkan representasi dari keseriusan Pemkab Pidie menangani gangguan yang disebabkan oleh gajah liar.
“Tanda tangan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Pidie dalam rangka penanggulangan gangguan satwa liar di wilayah Kabupaten Pidie,” terangnya.
Baca juga: Divonis 7 Bulan, Buron 7 Tahun, Pencuri Batu Gajah Ditangkap Juga
Samsul Azhar menegaskan bahwa permasalahan ini tidak dapat dianggap enteng dan membutuhkan kesadaran serta upaya bersama dari semua pihak terkait. Ia berharap bahwa melalui kerja sama yang lebih erat, tantangan dalam penanganan satwa liar ini dapat diatasi dengan lebih efektif di masa depan.
“Ini bukan persoalan mudah, jadi butuh kesadaran semua pihak dalam penanganan satwa liar gajah. Kita harus berfikir dan berupaya keras bagaimana cara menangani permasalahan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie atas dukungan yang telah diberikan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BKSDA dalam menangani konflik satwa liar, mengingat peran keduanya yang saling melengkapi.
Ujang berharap dengan adanya naskah hibah ini, upaya penanganan satwa liar di Kabupaten Pidie dapat lebih maksimal, dan konflik antara manusia dan gajah dapat ditekan seminimal mungkin.
“Dengan tanda tangan naskah hibah ini akan bermanfaat semaksimal mungkin, dan berharap agar permasalahan satwa liar ini dapat terus ditangani secara bersama-sama,” kata Ujang.
Penandatanganan NPHD ini juga disaksikan oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, termasuk Plt. Asisten III Setdakab Pidie, Nasrinah Hanim, Kepala BPKK Kabupaten Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga, Kepala Bidang Aset BPKK Pidie, Dr. Cut Maitriani, serta Kabag Pemerintahan Setdakab Pidie, Almanza, dan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, Murdani.
