Komparatif.ID, Banda Aceh– Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si., menilai kepercayaan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan minat investor untuk menanamkan modal di Aceh. Menurutnya, investor tidak hanya melihat potensi ekonomi, tetapi juga tata kelola pemerintahan, keamanan, kepastian hukum, serta lingkungan usaha.
“Investasi itu sebenarnya adalah kepercayaan. Trust,” kata Nasir saat berbicara dalam diskusi publik “Membangun Daya Saing dan Iklim Investasi Aceh di Era Perdamaian Berkelanjutan” di VIP Room Gunongan Kopi, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Nasir mengatakan daya saing daerah salah satunya dapat dilihat dari kemampuan meningkatkan pendapatan. Semakin besar pendapatan yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula peluang daerah tersebut untuk bersaing dengan daerah lainnya.
Dalam konteks Aceh, ia menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menurut Nasir, sekitar 80 persen pendapatan Aceh masih bergantung pada pemerintah pusat dan APBN.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan bagi Aceh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus membangun kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik investasi.
Nasir juga menyinggung Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Ia mengaku pernah mengunjungi kawasan tersebut, tetapi sudah cukup lama tidak datang kembali sehingga tidak mengetahui perkembangan terakhir industri di kawasan itu.
Menurut Nasir, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk membangun kepercayaan investor. Tiga di antaranya adalah tata kelola pemerintahan dan ekonomi, persoalan korupsi, serta komunikasi.
Baca juga: Rustam Effendi Soroti Investasi Aceh yang Mandek: Ekonomi Masih Terjebak di Bawah 5 Persen
Dalam hal tata kelola, Nasir menekankan pentingnya birokrasi pemerintahan yang sehat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar birokrasi tidak dipenuhi pemburu rente maupun birokrasi bayangan.
“Jadi birokrasi itu benar-benar mesin pemerintahan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Nasir menilai tata kelola pemerintahan yang tidak baik dapat menjadi hambatan bagi investasi. Birokrasi harus bekerja secara efektif agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain tata kelola, persoalan korupsi juga menjadi perhatian. Nasir mengatakan praktik korupsi dapat muncul secara terang-terangan maupun berselubung dan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor.
Faktor komunikasi juga dinilai penting. Pemerintah, kata Nasir, harus mampu menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki Aceh kepada calon investor. Aceh memiliki sumber daya alam yang beragam, mulai dari sungai, laut, hutan, gunung hingga kandungan tambang seperti batu bara.
Namun, menurutnya, potensi tersebut belum seluruhnya mampu memberikan manfaat ekonomi secara maksimal. Ia mencontohkan sektor perikanan di Aceh Timur yang masih menghadapi persoalan pengelolaan.
Nasir mengatakan terdapat pelaku usaha yang mengumpulkan ikan di Aceh Timur kemudian membawanya ke Medan untuk dijual karena pengelolaan di Aceh dinilai sulit.
Ia juga menekankan pentingnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam membangun iklim investasi. Kepastian hukum, menurutnya, menjadi bagian penting agar investor memiliki keyakinan untuk menanamkan modal di Aceh.
Dalam diskusi tersebut, Nasir turut membahas pengembangan Sabang. Ia mengatakan pelabuhan Sabang dibuka kembali pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur setelah sebelumnya ditutup pada masa Orde Baru.
Namun, dalam perkembangannya, Nasir menilai pembukaan kembali kawasan Sabang lebih terkesan sebagai proyek politik dibandingkan proyek ekonomi. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Sabang juga dinilai belum terlihat seperti yang dahulu diharapkan.
Nasir mengatakan saat dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Aceh periode 1999-2004, Sabang sempat dipandang akan menjadi mercusuar perekonomian Aceh. Namun, perkembangan selanjutnya dinilai belum sesuai dengan harapan tersebut.
“Investasi itu juga soal keamanan, ketertiban, dan kenyamanan,” kata Nasir. Ia menegaskan ketiga faktor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor terhadap Aceh.