Komparatif.ID, Banda Aceh– Guru Besar Ilmu Makroekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ., menyoroti rendahnya investasi dan lemahnya sektor industri pengolahan sebagai persoalan utama yang menghambat daya saing ekonomi Aceh.
Hal itu disampaikan Rustam dalam diskusi publik bertajuk “Membangun Daya Saing dan Iklim Investasi Aceh di Era Perdamaian Berkelanjutan” yang digelar Aceh Cakrawala Institute (ACI) di VIP Room Gunongan Kopi, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Menurut Rustam, struktur perekonomian Aceh masih sangat kuat ditopang sektor pertanian. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 38,17 persen terhadap perekonomian Aceh. Namun, di sisi lain, sektor industri pengolahan masih tertinggal jauh.
Ia menyebut kontribusi industri pengolahan Aceh hanya sekitar 4,83 persen, sementara di Sumatera Utara mencapai 17,5 persen. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu kelemahan yang belum berhasil diatasi dalam waktu yang panjang.
Rustam menjelaskan, dominasi produk mentah dalam struktur ekonomi Aceh juga membuat posisi petani dan produsen menjadi kurang kuat di pasar. Kondisi tersebut menyebabkan pasar cenderung berada dalam situasi oligopsoni, yakni hanya terdapat sedikit pembeli yang memiliki posisi kuat dalam menentukan pasar.
Baca juga: Tito Minta Forkopimda di Sumatra Kompak Jaga Stabilitas Ekonomi
“Produk yang kita jual adalah bahan mentah, sehingga lama-lama dikuasai pembeli besar,” kata Rustam dalam pemaparannya.
Pada sektor tersier, Aceh memang memiliki kontribusi yang cukup dominan. Namun, Rustam menilai dominasi tersebut lebih banyak berasal dari sektor administrasi pemerintahan dibandingkan perdagangan. Akibatnya, perputaran ekonomi Aceh masih banyak bergantung pada aktivitas dan belanja pegawai negeri.
Dari sisi pengeluaran, ia mengatakan ekonomi Aceh juga masih lebih banyak ditopang konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih rendah dan bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif.
Menurut perhitungannya, kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Aceh selama sekitar satu dekade terakhir berada di bawah lima persen. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Aceh juga disebut tidak pernah mencapai angka lima persen.
Rustam mengatakan Aceh membutuhkan tambahan modal investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melewati batas tersebut. Ia mengaitkan kondisi itu dengan perhitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan kebutuhan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kesenjangan juga terlihat ketika ekonomi Aceh dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Rustam menyebut kontribusi ekonomi Aceh terhadap perekonomian Pulau Sumatera hanya sekitar 4,9 persen dan berada di posisi kedelapan dari 10 provinsi. Angka tersebut bahkan disebut kembali turun menjadi sekitar 4,78 persen.
Di sisi sosial ekonomi, Rustam juga menyoroti tingkat kemiskinan dan pengangguran Aceh. Angka kemiskinan yang disebutnya meningkat dari 12,22 persen menjadi 12,38 persen setelah terjadi bencana. Sementara tingkat pengangguran terakhir berada di angka 5,88 persen.
Ketergantungan terhadap pemerintah pusat juga masih tinggi. Rustam menyebut lebih dari 80 persen kemampuan belanja Aceh bersumber dari dana pemerintah pusat, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.
Kondisi investasi turut menjadi perhatian. Menurut Rustam, kemampuan investasi Aceh per tahun hanya sekitar Rp5,7 triliun. Angka tersebut jauh di bawah Sumatera Utara yang mencapai sekitar Rp19 triliun hingga Rp20 triliun per tahun.
Ia menilai perbedaan tersebut menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi Aceh untuk meningkatkan daya saing. Penguatan sektor industri pengolahan dan peningkatan investasi menjadi bagian penting agar Aceh tidak terus bergantung pada penjualan komoditas mentah serta belanja pemerintah.
Dalam forum tersebut, Rustam menekankan bahwa persoalan ekonomi Aceh tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan potensi sumber daya yang tersedia. Data ekonomi, struktur produksi, investasi, dan kemampuan daerah meningkatkan nilai tambah harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.