Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi melantik Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh di Anjong Mon Mata, Jumat (27/2/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, menggantikan Aliman yang sebelumnya memimpin instansi tersebut.
Safrizal sebelumnya dikenal melalui kiprahnya di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pidie. Di tingkat kabupaten, ia dinilai berhasil membangun fondasi tata kelola perikanan daerah serta memperkuat pemberdayaan nelayan di tingkat akar rumput. Pengalaman tersebut menjadi modal awal ketika kini ia memegang tanggung jawab yang lebih luas di tingkat provinsi.
Jika di Pidie ruang lingkup kebijakannya terbatas pada satu kabupaten, maka di DKP Aceh Safrizal akan mengelola kebijakan kelautan dan perikanan yang mencakup seluruh wilayah Aceh.
Tantangan yang dihadapi pun berbeda, terutama terkait hilirisasi hasil laut serta peningkatan daya saing produk perikanan Aceh di pasar yang lebih luas.
Pergantian dari Aliman kepada Safrizal dipandang sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan. Pada era sebelumnya, fokus kebijakan lebih diarahkan pada stabilitas dan keberlangsungan program kelautan yang telah berjalan. Sementara pada masa kepemimpinan baru ini, pendekatan yang diharapkan berkembang adalah lebih adaptif dan akseleratif terhadap dinamika kebutuhan sektor bahari.
Baca juga: Ini Nama-nama Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh yang Dilantik Mualem
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian ke depan adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut menuntut integrasi kebijakan yang kuat dengan Pemerintah Pusat, sehingga koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan menjadi faktor penting dalam implementasinya.
Kepemimpinan baru diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program strategis tersebut tanpa mengabaikan keberlanjutan yang telah dirintis sebelumnya.
Di samping aspek teknokratis, Safrizal juga akan diuji secara manajerial dalam menuntaskan agenda hilirisasi perikanan. Pengelolaan potensi pesisir Aceh yang luas memerlukan sinergi antara kebutuhan nelayan tradisional dengan tuntutan industri perikanan modern.
Sebagai figur yang dikenal memahami dinamika masyarakat bawah, ia diharapkan mampu menjembatani kepentingan tersebut.
