Komparatif.ID, Darul Imarah— Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menemui Wali Nanggroe Aceh PYM Tengku Malik Mahmud Al Haytar di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (10/03/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah perkembangan di Aceh, terutama terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta dampak banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir.
“Wali ingin update informasi mengenai Aceh, terutama berkaitan kamtibmas dan penegakan hukum, karena itu memanggil saya,” kata Kapolda Aceh usai pertemuan.
Kapolda tiba di Meuligo sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung disambut oleh Malik Mahmud di pintu masuk. Wali Nanggroe didampingi Staf Khususnya, Muhammad Raviq.
Sementara itu, Kapolda hadir bersama Wakapolda Aceh Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Djoko Susilo, Dirintelkam Polda Aceh Said Anna Fauza, serta Staf Ahli Kapolda Aceh Nurlis Effendi.
Dalam pembicaraan tersebut, Wali Nanggroe lebih dulu menyinggung kondisi masyarakat yang terdampak banjir besar beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan masih ada warga yang dilaporkan terisolasi di sejumlah perkampungan yang terkena dampak banjir.
“Saya mendapat kabar masih ada penduduk terisolasi di perkampungan yang terkena banjir itu, apakah mereka bisa dibantu, mengingat Kapolda memiliki banyak anggotanya di seluruh pelosok,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan itu.
Baca juga: Kapolda Aceh Pantau Progres Pembangunan Huntap di Aceh Tamiang
Selain itu, Malik Mahmud juga menyinggung potensi meningkatnya tindak kriminalitas pascabencana. Ia menilai kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
Menanggapi hal tersebut, Marzuki menjelaskan pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan hunian tetap bagi korban banjir. Namun untuk sementara waktu, warga yang terdampak ditempatkan di hunian sementara.
“Sementara ini, mereka diberikan hunian sementara, plus uang tunggu sekitar Rp600 ribu per bulan,” kata Kapolda.
Ia menambahkan apabila masih ada warga yang terisolasi, aparat kepolisian siap membantu untuk membawa mereka ke tempat hunian sementara.
“Yang ekonominya lemah akan tetap di kampungnya. Yang ekonominya sedikit lebih baik mungkin merantau ke kota seperti Banda Aceh. Sementara yang ekonominya lebih tinggi bisa saja berpindah ke provinsi lain, misalnya ke Medan,” jawab Marzuki terkait potensi kriminalitas pascabencana.
Menurutnya, apabila terjadi tindak kriminal, penyebarannya juga kemungkinan mengikuti pola perpindahan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan jajaran kepolisian di Aceh tetap berupaya menjaga situasi kamtibmas dan menjalankan penegakan hukum secara maksimal.
“Itu sudah kewajiban kepolisian sebagaimana amanah undang-undang, dan juga panggilan nurani polisi,” kata Kapolda.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan kekhawatirannya terkait adanya informasi mengenai anak-anak perempuan asal Aceh yang diperdagangkan di luar negeri. Ia menyebutkan berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian dari mereka dibawa ke Malaysia.
Kapolda Aceh mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Ia mengimbau para orang tua agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak jelas.
“Kami perlu mengimbau kepada para orang tua jangan terlalu cepat percaya pada calo-calo itu. Utamakan keselamatan putri-putrinya, jangan tergiur janji-janji manis,” kata Marzuki.
Ia juga menyampaikan sejauh ini para calo tenaga kerja yang terlibat dalam praktik tersebut umumnya tidak bermukim di Aceh. Meski demikian, Polda Aceh tetap memantau persoalan tersebut dan akan terus memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan maupun penanganannya.
