Komparatif.ID,Lhokseumaswe-Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Taufik Abdullah, M.A, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional.
Menurutnya banjir Sumatra yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dalam beberapa hari terakhir menimbulkan dampak sangat serius.
Baca: Dari Bireuen ke Lhokseumawe Belum Bisa Ditembus
“Korban jiwa terus bertambah, infrastruktur utama rusak parah, serta ribuan rumah warga hancur diterjang arus banjir,” ujarnya kepada Komparatif.id, Sabtu (29/11/2025).
Kondisi di lapangan, lanjutnya, menunjukkan menipisnya persediaan logistik dan ancaman kelaparan di beberapa titik pengungsian.
Dalam kapasitas pribadi, mantan aktivis tersebut menyarankan pemerintah daerah bersama berbagai lembaga kemanusiaan atau relawan siaga bencana yang ada di Aceh khususnya, mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat nasional, mengingat skala bencana telah melampaui kapasitas penanganan daerah dan memerlukan dukungan penuh secara nasional.
Hingga saat ini, ujar Taufik, proses pencarian dan evakuasi korban banjir Sumatra masih terkendala keterbatasan personel relawan, minimnya armada penyelamatan, serta rusaknya akses jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat logistik dengan wilayah terdampak.
Sejumlah daerah terisolasi karena sulitnya mobilisasi perahu karet, kendaraan taktis, dan alat berat. Kondisi ini membuat distribusi bantuan terhambat dan meningkatkan risiko keselamatan warga.
“Karena itu, pemerintah daerah perlu meminta penambahan segera tim SAR, relawan medis, helikopter evakuasi, dan kendaraan logistik untuk mempercepat penanganan darurat,” kata Taufik menegaskan.
Untuk Aceh, kondisi pedalaman di Aceh Utara dan Aceh Timur, Bireuen, wilayah tengah (tanoh Gayo dan Alas) menjadi wilayah yang paling terdampak karena akses yang terputus total.
Warga membutuhkan bantuan makanan siap saji, air bersih, layanan medis pasca banjir. Kemudian, pembersihan fasilitas publik, seperti puskesmas, sekolah, kantor pemerintahan, dan pasar.
Terpenting, kata Taufik, suplai kebutuhan pokok yang harus segera dipulihkan.
Kondisi lingkungan yang masih tergenang juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah, patut diantisipasi pasca banjir.
Ia mengamati, melihat situasi yang semakin kritis, Pemerintah Daerah Aceh serta sejumlah lembaga kemanusiaan telah menyuarakan penetapan status darurat nasional agar mobilisasi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Menurutnya, pengerahan alat berat dan perbaikan akses jalan untuk memperlancar distribusi bantuan sangat mendesak untuk dilakukan.
Selain itu, penyediaan dapur umum dan pusat logistik di wilayah yang masih dapat dijangkau perlu diupayakan baik oleh warga terdampak sendiri. “Seterusnya pemerintah mendistribusikan bantuan ke basis-basis evakuasi warga,” Taufik menjelaskan.
Peningkatan koordinasi dan solidaritas lintas kabupaten-kota di Aceh penting sekali untuk mempercepat alur bantuan, terutama tenaga relawan dan sumberdaya fasilitas dan sarana pendukung lainnya.
“Tentu, adanya pelibatan unsur TNI, Polri, dan relawan nasional untuk memperkuat operasi evakuasi dan penanganan pasca banjir, apalagi jika ditetapkan dalam status darurat nasional, maka percepatan pemulihan pasca banjir dapat diupayakan bersama dan maksimal,” jelas Taufik.
Jelasnya lagi, situasi di Aceh dan beberapa wilayah Sumatra masih sangat memprihatinkan pasca banjir. Perhatian penuh dari Pemerintah Pusat adalah niscaya. Status bencana nasional, upaya penyelamatan jiwa dan pemulihan akses logistik menjadi prioritas utama.
“Saya mendesak Presiden Prabowo segera tetapkan banjir Sumatra sebagai bencana nasional,” harap Taufik.
