Kelangkaan semen di Aceh kini mengganggu pekerjaan konstruksi, menaikkan biaya proyek, dan memperlambat pembangunan di berbagai daerah.
Dalam beberapa hari terakhir, banyak toko bangunan di Aceh menghadapi pemandangan yang sama: tempat penyimpanan semen kosong, pembeli pulang tanpa barang, dan tukang menunggu pekerjaan yang tak bisa dilanjutkan.
Bagi orang yang sedang membangun satu kamar atau memperbaiki dapur, kelangkaan ini berarti pekerjaan tertunda. Bagi kontraktor, terutama yang mengerjakan paket kecil, keadaan ini bisa berubah menjadi persoalan biaya, waktu, dan bahkan keberlangsungan usaha.
Laporan dari sejumlah daerah menunjukkan harga semen naik tajam, tetapi tidak seragam. Di Bireuen, semen yang masih tersedia dilaporkan dijual sekitar Rp82.000 sampai Rp87.000 per sak. Di Aceh Utara, harga Semen Andalas yang sebelumnya sekitar Rp65.000 per sak dilaporkan sempat mencapai Rp110.000.
Angka Rp110.000 itu perlu dibaca sebagai harga tertinggi yang dilaporkan di lapangan, bukan harga rata-rata seluruh Aceh. Namun, perbedaan harga antartoko dan antardaerah yang begitu lebar tetap menunjukkan bahwa pasokan sedang tidak sehat.
Dampaknya sudah terasa pada pekerjaan masyarakat dan proyek pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara menyebut revitalisasi bangunan sekolah terdampak bencana baru berjalan sekitar 40 persen dan ikut terkendala oleh sulitnya memperoleh semen. Di wilayah tengah Aceh, kelangkaan juga dilaporkan memperlambat rehabilitasi rumah korban bencana, pembangunan sekolah, dan pekerjaan infrastruktur.
Penjelasan Pabrik Belum Menjawab Semua Pertanyaan
PT Solusi Bangun Andalas menyatakan operasional pabrik di Lhoknga berjalan normal. Perusahaan menjelaskan bahwa permintaan meningkat di sejumlah wilayah sehingga stok pada beberapa titik distribusi terserap lebih cepat.
Perusahaan juga menyebut harga jual dari pabrik tidak berubah dan sedang mengoptimalkan produksi serta distribusi.
Penjelasan itu penting agar publik tidak terburu-buru menuduh adanya penimbunan atau permainan pasar. Sampai Pemerintah Aceh membentuk tim penelusuran pada 30 Juli 2026, pemerintah juga menyatakan belum memiliki data atau fakta yang membuktikan adanya kesengajaan atau penyimpangan distribusi. Karena itu, tuduhan harus menunggu hasil pemeriksaan.
Namun, penjelasan bahwa “permintaan meningkat” tidak boleh menjadi akhir dari pembahasan. Justru di situlah pertanyaan pokoknya: jika pabrik tetap beroperasi dan kenaikan permintaan dapat terlihat dari banyaknya proyek serta kegiatan rehabilitasi pascabencana, mengapa jaringan distribusi tidak mampu menyesuaikan pasokan lebih cepat?
Pabrik Lhoknga memiliki kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton semen per tahun. Pada kunjungan Komisi VII DPR RI pada Oktober 2025, produksi saat itu disebut sekitar 1,2 juta ton per tahun.
Dalam kunjungan yang sama, Komisi VII juga menyoroti harga semen produksi Aceh yang justru lebih mahal di Aceh daripada di Medan setelah memperhitungkan ongkos angkut.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah harga dan tata niaga semen di Aceh bukan sepenuhnya persoalan yang baru muncul pekan ini.
Akar Masalah Ada pada Rantai Pasok
Sebagai praktisi teknik sipil, saya melihat setidaknya ada empat bagian yang harus diperiksa secara terbuka.
Pertama, lonjakan kebutuhan tidak diikuti perencanaan pasokan. Pada pertengahan tahun, banyak proyek pemerintah dan swasta berjalan bersamaan. Di saat yang sama, warga memperbaiki rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Kebutuhan semen tentu meningkat.
Masalahnya, pemerintah, produsen, dan distributor seharusnya dapat membaca kenaikan tersebut lebih awal dari jadwal proyek, data penjualan, dan permintaan toko bangunan.
Kedua, distribusi terlalu mudah terganggu. Semen yang tersedia di pabrik belum tentu tersedia di kabupaten. Barang harus melewati gudang, distributor, subdistributor, armada angkutan, dan pengecer.
Baca juga: Pemerintah Aceh Bentuk Tim Usut Kelangkaan Semen dan BBM
Ketika salah satu mata rantai tersendat, daerah yang jauh dari pusat produksi akan lebih dahulu kekurangan. Tanpa stok penyangga, kenaikan permintaan selama beberapa hari saja dapat mengosongkan toko.
Ketiga, pembentukan harga belum cukup transparan. Ketika produsen menyatakan harga keluar pabrik tidak berubah, sementara harga di tingkat konsumen melonjak puluhan ribu rupiah, pemerintah perlu menunjukkan di titik mana kenaikan itu terjadi.
Apakah biaya angkut meningkat, pasokan distributor terbatas, rantai penjualan terlalu panjang, atau ada margin yang tidak wajar? Jawabannya harus berdasarkan data barang masuk, stok gudang, volume penjualan, dan harga pada setiap tingkat distribusi.
Keempat, pemerintah belum memiliki sistem peringatan dini untuk material konstruksi penting. Kelangkaan baru ramai ditangani setelah toko kosong dan harga telanjur melonjak. Padahal semen memiliki peran langsung terhadap pembangunan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, dan saluran. Bahan seperti ini semestinya dipantau, terutama ketika Aceh sedang menjalankan banyak pekerjaan rehabilitasi.
Kontraktor Jangan Menebus Kerugian dengan Menurunkan Mutu
Kontraktor berada dalam posisi paling rumit. Nilai kontrak biasanya sudah disepakati sebelum harga material melonjak. Misalnya, sebuah proyek membutuhkan 1.000 sak semen.
Bila harga naik Rp35.000 per sak, tambahan biaya yang harus ditanggung mencapai Rp35 juta. Untuk perusahaan besar, angka itu mungkin masih dapat dikelola. Bagi kontraktor kecil, tambahan tersebut dapat menghabiskan keuntungan, bahkan mengganggu arus kas untuk membayar pekerja.
Meski demikian, kelangkaan dan kenaikan harga tidak boleh dibayar dengan menurunkan mutu. Mengurangi kadar semen, menambah air secara berlebihan, atau memakai material yang tidak sesuai spesifikasi adalah jalan pintas yang berbahaya. Beton tidak memahami bahwa harga sedang mahal.
Jika campurannya tidak benar, kekuatan dan umur bangunan tetap akan turun, sementara risikonya ditanggung masyarakat.
Langkah yang lebih aman adalah mengatur ulang urutan pekerjaan. Saat semen belum tersedia, tenaga kerja dapat dialihkan sementara ke pekerjaan tanah, pembesian, bekisting, pemasangan rangka, atau pekerjaan lain yang memungkinkan.
Kontraktor juga dapat menggunakan merek alternatif yang memenuhi SNI dan spesifikasi, tetapi penggantian tidak boleh dilakukan sepihak. Untuk pekerjaan pemerintah, perubahan harus dibahas dan disetujui sesuai ketentuan kontrak serta pengawasan teknis.
Kelangkaan, penolakan pesanan, keterlambatan pengiriman, dan perubahan harga perlu didokumentasikan sejak awal. Kontraktor harus segera menyampaikan kondisi itu kepada pemilik pekerjaan dan konsultan pengawas, bukan menunggu proyek terlambat.
Penanganan jadwal, perubahan metode, atau persoalan biaya harus merujuk pada isi kontrak dan aturan pengadaan yang berlaku. Tidak semua kenaikan harga otomatis dapat dibebankan kepada pemerintah, tetapi masalah yang nyata juga tidak boleh dibiarkan menjadi beban kontraktor seorang diri.
Pemerintah Harus Bergerak dengan Data
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka data stok dan arus distribusi. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperoleh data harian dari produsen dan distributor: berapa produksi, berapa stok di gudang, berapa yang dikirim, ke daerah mana, dan berapa harga pada setiap tingkat penjualan.
Ringkasan data itu perlu diumumkan kepada publik selama masa kelangkaan agar masyarakat tidak hidup dalam spekulasi.
Kedua, pasokan harus diprioritaskan ke daerah yang paling kekurangan dan ke pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik, seperti rehabilitasi rumah korban bencana, revitalisasi sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur dasar. Pengaturan prioritas bukan berarti mematikan pasar, melainkan memastikan keadaan darurat tidak memperbesar penderitaan masyarakat.
Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi masuknya pasokan dari merek dan daerah lain untuk sementara waktu. Aceh tidak boleh bergantung pada satu jaringan distribusi. Persaingan yang sehat akan memberi pilihan kepada konsumen dan mengurangi tekanan ketika satu produk sulit diperoleh.
Keempat, pemeriksaan gudang dan distributor harus dilakukan secara menyeluruh, tetapi tetap adil. Pemerintah perlu mencocokkan jumlah barang masuk, stok, penjualan, dan harga.
Bila ditemukan penimbunan, pengalihan pasokan yang tidak wajar, atau praktik spekulasi, tindak tegas sesuai hukum. Bila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan agar nama pelaku usaha tidak rusak oleh tuduhan tanpa bukti.
Kelima, Aceh membutuhkan stok penyangga dan proyeksi kebutuhan semen per wilayah. Pemerintah memiliki jadwal paket pekerjaan yang akan dimulai setiap tahun. Data itu dapat dipadukan dengan kebutuhan pembangunan swasta dan rehabilitasi pascabencana.
Dengan begitu, produsen dan distributor dapat menyiapkan pasokan sebelum pekerjaan dimulai serentak, bukan sesudah toko kosong.
Dalam jangka menengah, tata niaga semen perlu dievaluasi dari hulu sampai hilir. Berapa bagian produksi Lhoknga yang dialokasikan untuk pasar Aceh? Apakah jaringan distributor sudah cukup? Mengapa daerah penghasil dapat menerima harga lebih tinggi daripada daerah tujuan lain? Pemerintah tidak harus menentukan seluruh harga, tetapi wajib memastikan persaingan berjalan sehat, informasi terbuka, dan distribusi tidak merugikan masyarakat.
Aceh Tidak Meminta Semen Gratis
Semen bukan sekadar barang dagangan. Di balik satu sak semen ada rumah yang sedang diperbaiki, sekolah yang menunggu digunakan, tukang yang membutuhkan upah harian, dan kontraktor yang harus menyelesaikan tanggung jawabnya.
Ketika semen hilang dari pasar, yang berhenti bukan hanya mesin pengaduk, tetapi juga penghasilan banyak keluarga. Aceh tidak meminta semen gratis. Masyarakat hanya meminta barang tersedia dan harganya wajar. Kehadiran pabrik semen di Aceh seharusnya membuat daerah ini lebih kuat menghadapi lonjakan kebutuhan, bukan justru menjadi ironi ketika warga harus mencari semen sampai ke provinsi lain.
Kelangkaan kali ini harus menjadi pelajaran. Produsen perlu memastikan pasokan, distributor harus terbuka, kontraktor wajib menjaga mutu, dan pemerintah harus bekerja dengan data. Jangan tunggu harga kembali normal lalu masalah dilupakan.
Jika tata niaga tidak dibenahi, kelangkaan serupa akan kembali muncul setiap kali proyek berjalan serentak atau bencana meningkatkan kebutuhan. Pabrik boleh berada di Lhoknga, tetapi manfaatnya harus terasa sampai ke toko bangunan di Bireuen, Aceh Utara, wilayah tengah, pesisir barat-selatan, dan daerah lainnya. Itulah ukuran paling sederhana bahwa industri benar-benar hadir untuk mendukung pembangunan Aceh.