Komparatif.ID, Banda Aceh— Pemerintah Aceh memastikan proses pemulihan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi terus berjalan. Data kerusakan rumah dari 11 kabupaten dan kota pascabencana banjir dan longsor telah diterima pemerintah dengan skema by name by address sebagai dasar penanganan lanjutan bagi masyarakat terdampak.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam rapat virtual bersama Shelter Advisor Delegasi IFRC Indonesia, Wahyu Widianto, di Banda Aceh, Rabu (31/12/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Women in Local Humanitarian Leadership, IHCP, dan Human Initiative yang terlibat dalam upaya kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.
M. Nasir menjelaskan Pemerintah Pusat telah menyatakan komitmennya untuk membangun Hunian Sementara dan dilanjutkan dengan Hunian Tetap bagi warga yang rumahnya rusak.
Pembangunan hunian sementara direncanakan berada di samping lokasi rumah warga yang terdampak agar memudahkan proses pemulihan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Menurut M. Nasir, pembangunan hunian tersebut memerlukan tahapan teknis yang harus dipenuhi, namun tetap menjadi prioritas Pemerintah Aceh sesuai instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
“Pembangunan Huntara dan Huntap membutuhkan proses teknis. Namun, ini merupakan prioritas sebagaimana instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar warga segera memiliki hunian layak, mengingat waktu yang sudah mendekati bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idulfitri, dan Idul Adha,” ujar M. Nasir.
Baca juga: Bupati Bireuen: Penyintas Banjir yang Memiliki Tanah Tak Butuh Huntara
Berdasarkan data terbaru Posko Terpadu Pemerintah Aceh dan BNPB per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 129.657 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor.
Kerusakan tersebut tersebar di 225 kecamatan dan 3.658 gampong di seluruh Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak 36.328 unit rumah dilaporkan rusak berat, termasuk yang hilang atau hanyut terbawa arus. Selain itu, 22.951 unit mengalami rusak sedang dan 46.779 unit rusak ringan, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi teknis.
Dalam rangka percepatan pembangunan hunian, Pemerintah Aceh berencana memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa banjir sebagai material pembangunan.
Penyaluran kayu dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Pemerintah juga menghentikan sementara pengangkutan kayu bulat dari lokasi pemanfaatan hutan di wilayah terdampak serta melarang keras distribusi kayu keluar dari kawasan bencana.
M. Nasir menegaskan pemanfaatan material tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan hunian bagi warga, namun tetap harus sesuai ketentuan dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.
