Komparatif.ID, Bireuen— Bupati Bireuen membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Nasional di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini mengusung tema sinergi penataan aset dan akses pasca bencana dalam mendukung reforma agraria berkelanjutan di Kabupaten Bireuen, dengan harapan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan langkah konkret pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen selaku Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA, Anny Setiawati, mengatakan reforma agraria merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
Ia menyebut keberhasilan reforma agraria tidak hanya dilihat dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang terdampak bencana.
“Keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Ismunandar Resmi Dilantik Jadi Sekda Bireuen
Bupati Bireuen, H. Ir. Mukhlis, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi menekankan pentingnya sinergi antara penataan aset dan penataan akses. Menurutnya, kedua aspek tersebut merupakan pilar utama yang harus berjalan beriringan.
Penataan aset memberikan kepastian hukum atas tanah, sementara penataan akses memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara optimal.
Ia juga menyoroti kondisi Kabupaten Bireuen sebagai wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana, sehingga menghadapi tantangan dalam pemulihan sektor pertanahan. Dalam konteks tersebut, ia menilai bahwa sinergi antarpihak menjadi kunci dalam membangun sistem pertanahan yang adaptif dan inklusif.
“Sebagai wilayah yang memiliki kerentanan bencana, kita menghadapi tantangan besar dalam pemulihan sektor pertanahan. Sinergi ini penting untuk membangun sistem pertanahan yang adaptif dan inklusif di Kabupaten Bireuen,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Ismunandar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen Anny Setiawati, para pejabat pimpinan tinggi pratama, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
