Komparatif.ID, Jakarta— Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah merampungkan rencana induk pemulihan pascabencana di Sumatra yang kini memasuki tahap finalisasi.
Dokumen tersebut disiapkan sebagai acuan utama percepatan pemulihan di wilayah terdampak, dengan penekanan pada penanganan prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan proses tersebut, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera juga sedang mematangkan skala prioritas dalam rencana induk yang menargetkan pemulihan berlangsung selama tiga tahun hingga Desember 2028.
Penyusunan prioritas ini dinilai penting untuk memastikan tahapan penanganan berjalan efektif di tengah luasnya dampak bencana.
Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, mengatakan fokus utama saat ini adalah memilah kebutuhan paling mendesak dari berbagai sektor terdampak agar dapat ditangani lebih awal.
Ia menyebutkan rencana induk yang disusun Bappenas akan direviu kembali untuk menentukan program prioritas yang harus dikerjakan pada tahun pertama.
“Kami akan melakukan review atas renduk itu mana yang prioritas penting yang harus dikerjakan di tahun 2026,” katanya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4/2026) sore.
Menurut Tito, sejumlah sektor memang telah kembali berfungsi, namun sebagian besar masih bersifat sementara dan membutuhkan penyelesaian permanen. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup sehari-hari.
Baca juga: Pemulihan Aceh Dikebut, Safrizal: Progres Terus Bergerak Meski Dinamis
Ia menjelaskan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Selain itu, perbaikan jalan utama dan jembatan yang rusak serta pembersihan lumpur di sejumlah titik juga menjadi perhatian dalam tahap awal pemulihan.
Pendekatan berbasis prioritas ini dinilai penting mengingat kerusakan yang terjadi mencakup berbagai sektor, mulai dari permukiman, infrastruktur, hingga sektor ekonomi seperti pertanian dan perikanan.
Pemerintah memproyeksikan proses pemulihan akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan sehingga diperlukan perencanaan yang terukur dan bertahap.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menyebut penyusunan rencana induk telah melalui proses sinkronisasi antara usulan pemerintah daerah dan rencana kerja kementerian serta lembaga terkait.
Ia mengungkapkan total kebutuhan pembiayaan indikatif mencapai sekitar Rp120 triliun, dengan Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga dalam kurun waktu tiga tahun.
Untuk tahun pertama pada 2026, Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna mempercepat pelaksanaan program prioritas dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp40 triliun.
“Secara total kebutuhan pembiayaan indikatif mencapai sekitar Rp120 triliun, dengan Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun,” ungkapnya.
