Komparatif.ID, Sigli— 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie periode 2024-2029 resmi dilantik dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK periode 2019-2024, Mahfudin Ismail, Senin (26/8/2024).
Sementara itu, prosesi pelantikan dan sumpah jabatan tersebut dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli. Dari 40 anggota DPRK yang dilantik, 35 di antaranya adalah laki-laki, sementara lima lainnya merupakan perempuan.
Kelima Srikandi tersebut adalah Elidawati dan Hajjah Julita dari Partai Aceh, Hanisah Syah Umar dari Partai Amanat Nasional (PAN), Rustina dari Partai Gerindra, dan Siti Hawa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota legislatif yang dilantik terdiri dari dapil satu; Kamarullah (Partai Aceh) Tgk Balia Hasballah (PAS) dan Hanisah Syah Umar (PAN), Juvinda (NasDem), Zulfazli (PKB), T Zulkarnain (Gerindra) Iskandar Muda (PA) dan T Saifullah (Golkar).
Selanjutnya dari dapil dua terdiri dari Muzakkir (PA), Teuku Anwar (Golkar) dan Anwar Sastra Putra (PA), Jufriadi (Gerindra) Teungku Abdul Mukti (NasDem), Rahmat Anshar (Demokrat), Nasrul Syam (PAN) dan Juwakir (PKB).
Baca juga: 5 Partai Deklarasikan Koalisi Parlemen di DPRK Pidie
Dapil tiga Said Rizal Fahlevi (PA), Alkausar (Demokrat) dan Muhammad Khairil Umam (Gerindra). Lalu Mahdi (PAN) Kurniada (PKB), Ibrahim (PA), Siti Hawa (PKS) dan Fauzi Jamil (NasDem).
Dapil empat meliputi Makrum Thahir (PA) Anwar Usman (Golkar), Muzakkir (Gerindra) dan Muhammad (PA). Lalu, Arif Fadillah (PKB), Sulaiman (PA), Alwi (Demokrat) dan Tgk Taufik Hidayat (PAS).
Serta dapil lima yakni Elidawati (PA), Hj Julita (PA) dan Tgk Aminuddin (PAS), Rustina (Gerindra) Tgk Abdullah (NasDem) , Abdullah (Demokrat), Syarifuddin (Golkar) dan Muhifuddin (PDA).
Mantan Ketua DPRK Pidie periode 2019-2024, Mahfuddin Ismail mengatakan pelantikan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menandai dimulainya tanggung jawab besar yang akan diemban oleh para wakil rakyat dalam lima tahun ke depan.
Mahfuddin juga menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir, DPRK Pidie telah menyelesaikan banyak tugas penting, termasuk dalam bidang anggaran dan legislasi.
Mahfuddin menuturkan bahwa DPRK Pidie periode sebelumnya selalu berhasil mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Pidie terkait pengesahan berbagai anggaran, mulai dari KUA-PPAS, KUPA PPAS-P, APBK, APBK-P, hingga pertanggungjawaban APBK. Selain itu, DPRK Pidie juga telah memberikan 31 persetujuan atau kesepakatan, 142 keputusan, tiga peraturan, serta bersama Pemerintah Kabupaten Pidie mengesahkan 29 qanun.