Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut sistem Pilkada langsung berpotensi memicu praktik korupsi. Hal itu disampaikan menyusul maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh lembaga penegak hukum dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Tito, tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam kontestasi Pilkada menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Ia menilai, beban finansial tersebut kerap membuat kepala daerah berupaya mengembalikan modal setelah terpilih.
Tito menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap mekanisme rekrutmen politik melalui Pilkada langsung guna menekan potensi korupsi di masa mendatang.
Menurut Tito, mekanisme Pilkada langsung memiliki sisi positif dalam memperluas partisipasi publik, tetapi di sisi lain juga memunculkan persoalan serius, terutama dari aspek finansial.
“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang bagus, ada juga yang seperti ini, terkena OTT,” ujar Tito usai rapat kerja dengan DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Mantan Kapolri tersebut menjelaskan tekanan untuk mengembalikan biaya politik yang besar sering kali menjadi pemicu tindakan melanggar hukum setelah seorang kandidat terpilih.
Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan adanya persoalan mendasar yang tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga menyangkut sistem yang melingkupinya.
Baca juga: Mendagri Tito Usul Dana Otsus Aceh Diperpanjang
Ia menuturkan fenomena korupsi di tingkat daerah tidak bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Berbagai faktor seperti kesejahteraan, moralitas, hingga integritas pejabat publik turut berperan dalam membentuk kondisi tersebut.
“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap efektivitas mekanisme pemilihan kepala daerah yang saat ini berlaku. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menekan angka praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah serta mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki integritas lebih baik di masa mendatang.
Ia menekankan perbaikan sistem rekrutmen politik menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan, guna memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel.
