Komparatif.ID, Kupang— Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menilai pendataan kerusakan rumah menjadi salah satu kunci penting dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Safrizal yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya berada di Aceh untuk memimpin sejumlah forum diskusi, talkshow, dan rapat koordinasi penanganan bencana.
Pada Sabtu (15/8/2026), ia menerima kabar mengenai gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di NTT dan kemudian berangkat ke wilayah terdampak untuk mendampingi proses peninjauan serta penanganan bencana di lapangan.
Selama lima hari berada di Flores, Safrizal mencatat sejumlah hal dari proses penanganan bencana yang berlangsung.
“Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan warga tidak sendiri menghadapi bencana,” kata Safrizal, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Safrizal, salah satu tahapan yang perlu mendapat perhatian adalah pendataan kerusakan rumah warga. Data tersebut menjadi syarat penting sebelum bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan, pendataan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat desa. Data tersebut kemudian disampaikan kepada bupati untuk direkap berdasarkan tingkat kerusakan rumah, sebelum menjalani proses verifikasi lebih lanjut.
“Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat,” tutur Safrizal.
Baca juga: 5 Pesan Safrizal untuk Mahasiswa Aceh
Ia menambahkan, kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan pendataan tersebut. Setelah data dihimpun dan sampai kepada bupati, proses berikutnya juga mencakup penandatanganan oleh aparat penegak hukum setempat.
“Pak (Mendagri) Tito mengatakan kecepatan bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau sudah didata, sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” tambah Safrizal.
Berdasarkan pengamatan Safrizal selama berada di lapangan, bantuan rekonstruksi rumah warga terdampak diberikan berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kategori rusak ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat mendapat Rp70 juta.
Karena itu, Safrizal menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak di daerah, mulai dari pemerintah desa hingga perangkat kecamatan, agar proses pendataan dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam kunjungannya ke Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Safrizal juga mengapresiasi pengelolaan posko yang dinilainya cukup solid dan komprehensif dalam menyajikan data kebencanaan.
“Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada,” pungkas Safrizal.
Dari pengalaman menangani wilayah pascabencana, Safrizal menilai kehadiran cepat pemerintah di lokasi bencana menjadi bagian penting dalam menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Menurutnya, kehadiran tersebut juga dapat mendukung percepatan proses pemulihan di lapangan.