Pengangguran selalu menjadi topik utama tiap kali menjelang pemilu. Tapi begitu pemilu selesai, kekuasaan tetap dijalankan dengan model lama; mempertahankan sebanyak-banyaknya jumlah pengangguran untuk kepentingan politik dan pasar.
Dalam pidato-pidato politik, dalam seminar-seminar pembangunan, pengangguran selalu diketengahkan. Berbagai rencana program pengentasan kemiskinan menjadi pembahasan utama, baik untuk menyerang incumbent, maupun untuk meyakinkan pemilih dalam menentukan pilihan pada hari H.
Pengangguran memiliki posisi sangat penting dalam struktural kapitalisme. Melalui teori Angkatan Kerja Cadangan (Reserve Army of Labour) Karl Marx memberikan pemahaman bahwa kapitalisme selalu memproduksi tenaga kerja berlebih. Mereka yang memiliki pendidikan dan skill (siap kerja) tapi tidak terpakai di dalam sistem perekonomian.
Lalu untuk apa mereka disiapkan? Untuk apa mereka dilatih bila kemudian tidak terpakai di dalam dunia kerja? Angkatan kerja cadangan dipergunakan sebagai kekuatan penekan, untuk meneror tenaga kerja yang sedang bekerja. Dengan adanya Angkatan kerja cadangan (pengangguran terlatih) tenaga kerja yang sedang aktif bekerja akan sangat takut dipecat, sehingga mereka takut melalukan protes, takut memperjuangkan haknya, takut meminta keadilan.
Baca: Tiga Ciri Penanya di Linimasa
Akhirnya, tenaga kerja sering kali menjadi sasaran ekspoitasi, tanpa memiliki nilai tawar yang besar.
Dalam Das Kapital, volume I, bab 25: The General Law of Capitalist Accumulation, Karl Mark menjelaskan bahwa supaya kapitalisme eksis, membutuhkan relative surplus population, yang dipergunakan untuk menekan upah, menjadi alat untuk menakut-takuti, supaya ekonomi tetap dikuasai oleh segelintir orang.
Apa yang disampaikan Karl Marx dapat kita lihat secara kasat mata. Bahkan teori ekonomi ortodoks seperti yang disampaikan Milton Friedman setuju dengan apa yang disampaikan oleh Karl. Demikian juga ekonomi arus utama melalui konsep non-acceletaring inflation rate of unemployment (NAIRU Concept).
Bank Sentral percaya bahwa jika pengangguran terlalu rendah (mendekati 0%), buruh akan punya daya tawar terlalu kuat, menuntut upah tinggi, dan memicu inflasi. Jadi, sistem ekonomi saat ini memang secara sadar “merawat” persentase pengangguran tertentu.
Buku The Precariat: The New Dangerous Class yang ditulis Guy Standing juga sangat relevan dengan pendapat Karl. Standing menjelaskan lahirnya kelas baru (prekariat) yang hidup dalam kerentanan kronis, kerja serabutan, tanpa jaminan sosial—persis seperti yang Anda sebut sebagai “cadangan yang bekerja” sangat menguntungkan bagi pengusaha.
Pengangguran Merupakan Komoditas
Mari kembali ke kondisi Indonesia saat ini—dan sesungguhnya sudah terjadi sejak Republik ini berdiri. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin ia tidak menganggur. Menurut data statistic Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2026, penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD).
Semakin tinggi pendidikan, semakin susah mendapatkan pekerjaan. Bahkan mereka yang sudah bersekolah di lembaga pendidikan vokasi pun, masih banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.Mereka tetap menganggur.
Menurut data Badan Pusat Statistik, per November 2025 hingga Februari 2026 menunjukkan ketimpangan yang nyata. Sekitar 35-44% tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan SD ke bawah. Sebaliknya, lulusan Diploma IV hingga Strata 3 hanya berkontribusi sekitar 10-14% dari total penduduk bekerja.
Mengapa lulusan SD lebih mudah diserap dunia kerja? Alasan-alasan klasiknya tetap saja seperti: mereka tidak dibebani gelar pendidikan, dominan bekerja di sektor informal, dan tak banyak cincong.
Bayangkan dengan tenaga terdidik—meski belum ada jaminan sebagai tenaga terampil—yang bersekolah tinggi. Mereka terjebak dengan gelar akademik, merasa tidak padan bekerja pada sektor informal, dan skill yang diperoleh di perguruan tinggi, tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Para ahli tentu akan menyampaikan banyak teori tentang itu. Pengamat akan menyampaikan pendapatnya tentang hal tersebut. Pemerintah menyampaikan pendapatnya dan menjalankan programnya atas nama peningkatan mutu dan pengentasan kemiskinan. Tapi hasilnya tetap saja seperti yang disampaikan oleh Karl Marx, bahwa kapitalisme membutuhkan situasi ini demi menjaga “keseimbangan”.
Dunia politik kita juga membutuhkan itu. Diakui atau tidak, dunia politik kita juga bagian dari salah satu gelang rantai kosmik kapitalisme. Partai politik kita, pemerintah kita, mengelola rakyat dengan cara menyandera batin mereka.
Rakyat dibuat ketergantungan. Dibuat tak berdaya dalam balutan jargon kerja, kerja, kerja.Tapi di dalam faktanya, semua program yang mengatasnamakan rakyat, selalu dikuasai oleh kalangan tertentu. Rakyat hanya digunakan namanya supaya program pembangunan ekonomi mendapatkan dukungan.
Dan lihatlah, setiap selesai pemilu, orang kaya tetap itu-itu saja. Politisi yang mendapatkan kursi kekuasaan tetap itu-itu saja. Itu tidak alamiah. Semuanya telah dikondisikan. Setiap pemilu usai, yang berganti hanya pekerja non formal di lingkar kuasa, selebihnya tetap orang-orang itu saja.
Demikian juga oposisi, mereka berteriak bukan untuk memperbaiki keadaan. Mereka berteriak supaya diberikan ruang negosiasi. Bila ruang itu terbuka, penguasa dan oposisi akan bekerjasama; sama-sama menipu rakyat, menciptakan oligarki baru, memelihara oligarki dan kekuasaan ekonomi.
Demokrasi yang digaungkan, sebatas narasi kosong sembari membagikan stimulant yang tak pernah benar-benar menjadi modal untuk maju.
Penulis merupakan wartawan Komparatif.ID.
