Komparatif.ID, Sigli— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyampaikan sejumlah persoalan pascabencana kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Kota Sigli, Jumat (5/6/2026) sore.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah, melaporkan 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara yang masuk kategori rusak berat akibat bencana. Lahan yang berada di belakang Kantor Camat Mutiara tersebut berpotensi beralih fungsi apabila tidak segera dilakukan penanganan.
Menurut Hasballah, Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp500 juta untuk rehabilitasi lahan terdampak. Namun, anggaran tersebut hanya cukup untuk memperbaiki sekitar lima hektare sawah.
“Tebal tanah yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” ujar Hasballah.
Ia menjelaskan, para pemilik lahan masih berharap sawah tersebut dapat kembali produktif. Sebelum terdampak bencana, kawasan itu termasuk lahan pertanian dengan indeks pertanaman (IP) tiga kali dalam setahun.
Selain lahan rusak berat, Pemkab Pidie juga mencatat sekitar 120 hektare sawah mengalami kerusakan sedang. Untuk kawasan tersebut telah disusun Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh.
Sementara itu, 287 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan telah dibersihkan dan bahkan sudah berhasil panen dua kali sejak proses pemulihan dilakukan.
Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, menyampaikan Pemkab Pidie memiliki 10 unit alat berat yang siap mendukung kegiatan rehabilitasi pascabencana. Alat tersebut terdiri dari empat unit backhoe, satu unit glader, satu unit dozer, serta sejumlah truk dan trado.
Baca juga: 11 Kali Beruntun, Pidie Pertahankan Opini WTP dari BPK
Menanggapi laporan tersebut, Kaposwil Dr. Safrizal ZA memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pemulihan 95 hektare lahan sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan.
Ia menyarankan Pemkab Pidie segera memulai rehabilitasi menggunakan dana Rp500 juta yang telah tersedia serta memanfaatkan alat berat milik daerah sembari menunggu dukungan dari Pemerintah Pusat.
Safrizal juga meminta Bupati Pidie segera mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Tito Karnavian.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” katanya.
Dalam pertemuan yang sama, Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin bantuan era BRR NAD-Nias tersebut kini sudah sangat uzur dan membutuhkan penggantian.
Wahyu menjelaskan, saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Kabupaten Pidie berperan sebagai rest area relawan sekaligus menjadi sumber pasokan air bersih bagi sejumlah daerah terdampak lainnya.
Untuk mendukung pelayanan air bersih ke depan, PDAM membutuhkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan nilai sekitar Rp700 juta. Selain itu, dibutuhkan pula pengadaan sekitar 1.000 meteran air baru.
Menanggapi usulan tersebut, Safrizal menyarankan agar PDAM menggunakan kas internal untuk pengadaan meteran air, mengingat luasnya dampak bencana yang harus ditangani di tiga provinsi.
Ia juga mengungkapkan Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton polyaluminium chloride (PAC) jenis baru kepada delapan PDAM di Aceh.
Karena bahan tersebut belum pernah digunakan sebelumnya, Safrizal meminta tim Satgas segera menyelenggarakan pelatihan teknis agar PAC dapat langsung dimanfaatkan dalam pengolahan air bersih.
“Tolong segera buatkan pelatihan agar PAC ini bisa langsung dipergunakan,” imbuhnya.
