Komparatif.ID, Jakarta— Pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat koordinasi persiapan dan laporan pembangunan huntap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menyampaikan pembangunan hunian tetap dilakukan melalui berbagai skema.
Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian PKP, serta dukungan gotong royong dari berbagai pihak.
“Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, pembangunan huntap yang berada di dalam kompleks akan ditangani melalui skema APBN. Sementara itu, pembangunan di luar kompleks akan mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca juga: Temui BP BUMN, Wagub Aceh Usul Alihkan Bantuan Huntara Jadi Huntap
Selain BNPB, dukungan juga diberikan oleh kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polri, serta Badan Amil Zakat Nasional.
“Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buda Tzhu Chi yang telah memberikan kontribusi, bertoleransi, solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Maruarar mengatakan pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor. Ia menyebut pemerintah terus berupaya agar hunian tetap dapat segera diserahkan kepada masyarakat.
“Kita masih berupaya untuk supaya huntap dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat,” kata Maruarar.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan penyediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik, air bersih, dan akses jalan menuju lokasi hunian.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasco Ruseimy.
