Komparatif.ID, Banda Aceh— Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengusulkan kemungkinan pengalihan dukungan pembangunan hunian sementara (huntara) ke hunian tetap (huntap) untuk korban bencana hidrometeorologi.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat menemui Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, dan Wakil Kepala II BP BUMN Tedi Bharata, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Fadhlullah menjelaskan pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan sekitar 12 ribu unit huntara di Aceh dari BP BUMN. Namun dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan cukup masif.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap tambahan huntara perlu dievaluasi kembali agar program bantuan lebih tepat sasaran.
Ia menyampaikan hingga saat ini kontribusi BP BUMN yang telah terealisasi tercatat sekitar seribu lebih unit huntara. Seiring percepatan pembangunan huntara oleh pemerintah pusat, Pemerintah Aceh menilai perlu adanya penyesuaian agar dukungan yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Baca juga: Kapolda Aceh Pantau Progres Pembangunan Huntap di Aceh Tamiang
Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar rencana awal pembangunan huntara dari BP BUMN dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan huntap yang bersifat lebih permanen.
Menurut Fadhlullah, hunian tetap akan memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi.
Fadhlullah menyebut Pemerintah Aceh telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan huntap sehingga program dapat segera dipercepat apabila dukungan dialihkan. Kesiapan lahan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan teknis maupun realisasi pembangunan di lapangan.
Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria mengatakan persetujuannya secara prinsip. Ia menyebut pihaknya akan segera melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh.
Proses tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran dan skema pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
