Komparatif.ID, Kuala Simpang— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan akses keuangan melalui program pengembangan wilayah Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK Aceh bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Aceh, TPAKD Aceh Tamiang, dan International Labour Organization (ILO) Tim Promise 2 Impact menggelar kegiatan Pengembangan Wilayah Ekosistem Keuangan Inklusif Melalui Komoditas Minyak Nilam Sesi Inkubasi dalam bentuk Pelatihan Pendidikan Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan kepada petani nilam di Bappeda Aceh Tamiang, Selasa (2/72024).
Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga dalam sambutannya mengapresiasi TPAD, ILO, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendukung program EKI Komoditas Minyak Nilam yang kini telah memasuki sesi inkubasi.
Ia mengatakan OJK akan terus menginisiasi dan mendukung kegiatan EKI dengan kolaborasi bersama ILO dan LJK yang memiliki produk atau jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Daddi menyebut dukungan tersebut bertujuan agar kebutuhan pembiayaan masyarakat yang mendukung ekosistem minyak nilam, seperti penyedia bibit nilam, pupuk organik, pestisida organik, kayu bakar untuk penyulingan, rumah makan, kedai sembako, hingga penjual bahan bakar eceran dapat terpetakan dengan baik melalui business matching.
“OJK akan terus menginisiasi dan mendukung kegiatan EKI kolaborasi dengan ILO dan LJK yang memiliki produk/jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh OJK, agar dapat terpetakan kebutuhan pembiayaan masyarakat yang mendukung ekosistem minyak nilam,” terang Daddi, Minggu (7/7/2024).
Baca juga: Keharuman Minyak Nilam Aceh Kini Kian Semerbak
Daddi berharap budidaya minyak nilam di Aceh dapat menjadi alternatif pendapatan tambahan bagi masyarakat Aceh. Program ini didukung dengan jalur distribusi pemasaran dari International Labor Organization (ILO), yang tidak hanya memberikan bimbingan secara teknis, tetapi juga akses pasar.
“Semoga budidaya minyak nilam ini bisa menjadi alternatif pendapatan tambahan bagi masyarakat Aceh, didukung dengan jalur distribusi pemasaran yang baik karena telah mendapatkan bimbingan dari International Labor Organization (ILO), yang tidak hanya memberikan bimbingan secara teknis, namun juga bimbingan terkait akses pasar, agar minyak nilam produksi rakyat Aceh ini, dapat diketahui dan/atau diakses oleh buyer (pembeli) di luar negeri (global trading),” imbuh Daddi.
Program EKI yang diinisiasi OJK melalui tiga tahapan yaitu Pra-inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi. Pada tahun 2023, OJK Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan EKI di Kabupaten Cinta Raja, Kota Langsa dengan pencapaian akses 105 rekening simpel, dua penyaluran Kredit Usaha Rakyat, dan satu Agen Laku Pandai.
Sementara itu, pada 29 April 2024 yang lalu, OJK Provinsi Aceh juga telah melaksanakan pra-inkubasi di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar yang diikuti oleh lebih dari 70 petani nilam dengan melibatkan Industri Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Atsiri Research Center (ARC) Syaifullah Muhammad menyampaikan bahwa ekspor nilam Indonesia terus meningkat. Pada 2021, ekspor nilam tercatat hanya mencapai 300 ton per tahun dan meningkat signifikan pada 2022 menjadi 1.400 ton per tahun dan pada 2023 ekspor nilam meningkat lagi menjadi 1.900 ton per tahun dari kebutuhan minyak nilam dunia sebesar 2.000 ton per tahun.
Melalui pelatihan ini, OJK mengharapkan petani nilam dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari agar mereka dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik serta mengembangkan usaha kecil mereka sehingga dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.
Promoting Small and Medium Enterprises through Improved Entrepreneurs’ Access to Financial Access (Promise 2 Impact) merupakan program kolaborasi ILO dan OJK yang bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang mendukung sektor keuangan inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan hasil ketenagakerjaan pasca pandemi.
