AI semakin pintar dan otonom. Tantangan media kini bukan sekadar mengatur penggunaannya, tetapi memastikan manusia tetap memegang kendali.
—
Tulisan Ramaa Sharma di Reuters Institute membicarakan sesuatu yang lebih besar daripada aturan memakai ChatGPT di ruang redaksi. Pertanyaan utamanya lebih tidak nyaman: ketika AI makin masuk ke jantung produksi berita, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas jurnalisme?
Sharma mewawancarai 20 pemimpin media, pakar, dan akademisi dari 13 negara. Polanya menarik. Makin jauh newsroom bereksperimen dengan AI, makin mereka sadar bahwa persoalan terberat bukan lagi memilih teknologi atau menentukan pekerjaan yang boleh diotomatisasi. Persoalannya bergeser ke kekuasaan, tanggung jawab, independensi, dan masa depan jurnalisme itu sendiri.
Ole Reissmann, Director of AI Der Spiegel, menggambarkannya dengan gamblang. Media menyerahkan sebagian pekerjaan jurnalistik kepada sistem AI yang tidak mereka miliki dan tidak sepenuhnya mereka pahami. Mereka tidak selalu mengetahui bias di dalamnya. Tetapi setelah mesin menghasilkan sesuatu, nama dan reputasi medialah yang ditempelkan di atasnya.
Ketika ditanya bagaimana menghadapi situasi itu, jawabannya pendek: “Kami menjerit.”
Pada awal adopsi AI, pertanyaannya memang masih teknis. Bolehkah reporter menggunakan ChatGPT? Bolehkah AI membuat ringkasan dan headline? Siapa yang memeriksa hasilnya?
Kini pertanyaannya lebih fundamental. Martin Schori, mantan Director of Editorial AI Aftonbladet, bertanya bagaimana jurnalisme tetap relevan ketika large language model bisa meringkas hampir semua artikel menjadi tiga poin. CEO The Economist Group Luke Bradley-Jones memikirkan persoalan lain: bagaimana nasib jurnalisme dalam dunia pasca-search?
Baca juga: Masih Mau Terseret Keributan di Media Sosial?
Selama puluhan tahun media digital mengandalkan manusia mencari informasi melalui mesin pencari, menemukan tautan, lalu mengunjungi situs berita. AI berpotensi memutus rantai itu. Pengguna bertanya kepada mesin, mesin membaca berbagai sumber dan memberikan jawaban. Pengguna mungkin tidak pernah mengunjungi media yang menghasilkan informasi tersebut.
Karena itu tata kelola AI tidak bisa berhenti pada daftar “boleh” dan “tidak boleh”.
Sharma menemukan tiga pendekatan. Ada newsroom yang membiarkan AI digunakan secara organik tanpa aturan formal. Ada yang sudah memiliki pedoman, komite lintas departemen, dan prinsip human in the loop. Media yang lebih maju seperti BBC, YLE, dan Czech Television bahkan membangun fungsi khusus Responsible AI.
Namun salah satu gagasan paling menarik justru datang dari JP/Politikens di Denmark. Mereka mengembangkan Values Compass. Logikanya sederhana: jangan mulai dari teknologi. Tentukan dulu siapa kita sebagai media, apa peran kita bagi masyarakat, dan kebutuhan publik apa yang ingin dijawab. Setelah itu baru bertanya apakah AI diperlukan.
Ini membalik kecenderungan industri yang gampang terpukau barang baru. Bukan: “Ada AI baru, apa yang bisa kita lakukan dengannya?”
Melainkan: “Apa misi jurnalistik kita, dan apakah AI membantu mencapainya?” Masalah berikutnya adalah pengawasan manusia.
Hampir semua newsroom masih menganggap human oversight sebagai benteng utama. AI menghasilkan sesuatu, manusia memeriksa, lalu berita diterbitkan.
Kedengarannya aman. Sampai kita ingat bahwa editor sudah kewalahan bahkan sebelum AI datang.
Semakin produktif mesin menghasilkan teks, semakin banyak pula material yang harus diperiksa. Sannuta Raghu dari Scroll di India mengatakan proses itu menimbulkan kelelahan. Scroll bahkan membatasi jumlah output berbantuan AI yang harus diperiksa staf.
Muncullah paradoks: AI yang seharusnya mengurangi pekerjaan justru dapat memperbesar beban verifikasi manusia.
Ancaman yang lebih halus adalah cognitive surrender.
Istilah ini menggambarkan kecenderungan manusia menyerahkan penilaian, usaha, dan tanggung jawab kepada AI ketika jawabannya terdengar lancar dan meyakinkan. Penelitian terhadap 1.372 peserta menemukan orang dapat menerima keluaran AI bahkan ketika jawabannya sengaja dibuat salah. Bagi jurnalisme, ini serius.
Bahaya AI bukan hanya mesin menghasilkan informasi keliru. Bahaya yang lebih besar muncul ketika manusia berhenti merasa perlu meragukannya.
Reporter bisa datang dengan sebuah hipotesis, bertanya kepada AI, memperoleh jawaban yang mengonfirmasi hipotesis tersebut, lalu merasa telah menemukan pembuktian. Padahal mesin mungkin hanya mengikuti framing pertanyaannya.
Kemampuan meragukan, memeriksa, mencari alternatif, dan membuat penilaian independen adalah infrastruktur utama jurnalisme. Jika kemampuan itu melemah, newsroom mungkin menjadi jauh lebih produktif sekaligus kurang jurnalistik.
Menariknya, AI juga dapat dipakai untuk membongkar bias manusia. BBC, misalnya, melihat bahwa pola bias tertentu sulit diketahui dari satu artikel tetapi terlihat ketika ribuan teks dianalisis sekaligus. Artinya human in the loop tidak cukup dilakukan pada setiap artikel. Manusia juga harus melihat pola dari ribuan keluaran mesin. Di sinilah Sharma sampai pada gagasan terpentingnya: tata kelola AI harus bergerak dari pedoman menuju arsitektur.
Contohnya adalah News Atom yang dikembangkan Sannuta Raghu. Produk jurnalistik diberi metadata sampai tingkat kalimat sehingga asal informasi, atribusi, dan konteks editorial dapat dipertahankan dan dilacak.
Nilai jurnalistik dengan demikian tidak cukup ditulis dalam PDF berjudul “Pedoman Penggunaan AI”. Ia harus ditanamkan ke dalam sistem.
Sumber harus dapat dilacak. Atribusi harus dipertahankan. Bias harus dapat dideteksi. Tanggung jawab editorial tidak boleh menghilang hanya karena semakin banyak pekerjaan dilakukan mesin. Itulah tantangan newsroom berikutnya.
Bukan sekadar bagaimana wartawan menggunakan AI, melainkan bagaimana mendesain ulang newsroom ketika AI semakin otonom tanpa menyerahkan fungsi berpikir kepada mesin.
Sebab newsroom yang sangat efisien tetapi kehilangan kemampuan untuk meragukan, memeriksa, menilai, dan mengambil tanggung jawab editorial pada akhirnya hanya menjadi pabrik informasi yang sangat cepat. Dunia sudah memiliki cukup banyak pabrik konten. Yang makin langka justru institusi yang bersedia berpikir sebelum menerbitkan.
Dikutip dari linimasa Facebook.