Komparatif.ID, Phnom Phen— Pemerintah Kamboja menyusun rancangan undang-undang baru yang secara khusus menargetkan penipuan online. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun kerangka hukum yang lebih kuat dalam menghadapi praktik kriminal yang menggunakan Kamboja sebagai basis perpindahan dana miliaran dolar AS dari korban di berbagai negara.
Melansir Bloomberg, Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, mengatakan undang-undang baru tersebut akan mengembangkan aturan hukum yang penting dan lebih jelas guna meningkatkan efektivitas dalam pencegahan, penindakan, dan pemberantasan penipuan online.
Namun, Kamboja belum mengungkapkan rincian spesifik mengenai ketentuan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut, termasuk apakah akan memuat mekanisme kerja sama internasional secara eksplisit.
Saat ini, Kamboja memang telah memiliki sejumlah aturan yang berkaitan dengan kejahatan siber. Meski demikian, belum terdapat undang-undang komprehensif yang secara khusus dan menyeluruh menangani kejahatan penipuan berbasis daring.
Baca juga: Seorang Warga Julok Aceh Timur Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
Sejumlah sindikat yang beroperasi di Kamboja diketahui memiliki jaringan di berbagai negara Asia Tenggara serta China. Mereka menjalankan berbagai modus, mulai dari penipuan investasi online, love scam, hingga operasi perjudian ilegal yang menyasar korban di seluruh dunia.
Laporan dari United States Institute of Peace memperkirakan jaringan kriminal transnasional yang mengoperasikan perjudian online ilegal dan penipuan global telah merampok sedikitnya 64 miliar dolar AS sepanjang 2023.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memperingatkan pusat-pusat penipuan di Kamboja berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar, yang sebagian didorong oleh praktik perdagangan manusia. Ribuan pekerja dilaporkan dipaksa terlibat dalam operasi penipuan online tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, aparat penegak hukum Kamboja meningkatkan intensitas operasi. Otoritas setempat mengatakan telah melakukan sedikitnya 190 razia di berbagai kompleks yang dicurigai menjadi pusat aktivitas penipuan dan mendeportasi lebih dari 9.000 warga negara asing sejak awal tahun.
Tindakan tersebut juga mencakup penangkapan dan ekstradisi Chen Zhi ke China bulan lalu. Ia diduga berperan sebagai otak jaringan penipuan di Kamboja dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur operasi tersebut.
