Komparatif.ID, Teheran— Pemerintah Iran menyatakan sedikitnya 1.332 warga sipil tewas akibat serangan operasi gabungan Israel dan Amerika Serikat. Selain korban tewas, ribuan warga dilaporkan mengalami luka-luka dalam rangkaian serangan yang terjadi di berbagai wilayah negara tersebut.
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, mengatakan angka korban sipil terus bertambah sejak konflik dengan Israel dan Amerika Serikat pecah.
Menurut Iravani, pemerintah Iran menilai serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel secara sengaja menyasar infrastruktur sipil di negaranya. Ia menegaskan pihak Iran tidak menargetkan warga sipil dalam operasi militernya dan hanya mengarahkan serangan pada fasilitas militer.
Iravani juga mengatakan Iran tidak menyerang kepentingan negara-negara tetangga di kawasan. Pemerintah Iran, kata dia, saat ini sedang menyelidiki sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa beberapa serangan Iran mengenai fasilitas nonmiliter.
Ia menjelaskan penilaian awal pemerintah menunjukkan kemungkinan beberapa insiden terjadi akibat intersepsi atau campur tangan sistem pertahanan milik Amerika Serikat. Menurutnya, sistem tersebut dapat mengalihkan arah serangan dari target militer yang dimaksud.
“Penilaian awal kami menunjukkan bahwa beberapa insiden mungkin disebabkan oleh intersepsi atau campur tangan sistem pertahanan Amerika Serikat yang dapat mengalihkan serangan dari target militer yang dimaksud,” kata Iravani di New York dikutip dari Straits Times, Sabtu (7/3/2026).
Baca juga: Hari Ke-6 Perang, Iran Kembali Dibombardir AS dan Israel
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Pada 6 Maret 2026, ia menuntut apa yang disebutnya sebagai “penyerahan tanpa syarat” dari Iran setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas pada hari pertama perang pecah.
Trump juga mengatakan pemimpin tertinggi baru Iran harus “dapat diterima” menurut standar AS. Dalam wawancara dengan Reuters, Trump mengatakan Amerika Serikat perlu memiliki suara dalam proses pemilihan pemimpin baru Iran.
Iravani menilai pernyataan Trump sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menegaskan proses pemilihan pemimpin baru Iran akan berlangsung sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di Iran. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan rakyat Iran tanpa campur tangan pihak asing.
