Komparatif, Bireuen— Puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Peudada, Kabupaten Bireuen, mengajukan petisi kepada Dinas Kesehatan setempat yang berisi usulan agar Kepala Puskesmas Peudada, apt Raihan Juli Saputri S.Si, dimutasi dari jabatannya.
Petisi itu ditandatangani 90 tenaga kesehatan dari total 157 pegawai yang bekerja di Puskesmas Peudada.
Salah seorang tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, petisi itu diajukan setelah berbagai persoalan internal berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang dianggap memadai.
Menurutnya, konflik di lingkungan kerja sudah muncul sejak awal kepemimpinan Raihan, namun selama ini para pegawai masih memilih bersabar sambil berharap ada perubahan.
“Seiring waktu, kesabaran kami makin terkikis, hingga akhirnya persoalan ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan Bireuen,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai, selama dua tahun kepemimpinan Raihan pada periode 2024 hingga 2025, capaian program kegiatan Puskesmas Peudada diduga hanya mencapai sekitar 30 persen dari target 100 persen. Meski demikian, ia tidak merinci program mana saja yang dinilai belum tercapai.
Tenaga kesehatan tersebut juga membantah anggapan edukasi kepada pasien merupakan program baru. Menurut dia, kegiatan penyuluhan sudah berjalan sejak 2019 melalui program pelindung atau penyuluhan dalam gedung.
Kegiatan itu dilakukan di ruang tunggu, ruang rawat inap, serta di poliklinik dengan konseling langsung oleh tenaga medis.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dirasakan pegawai adalah pola kepemimpinan yang dinilai kurang terbuka terhadap masukan. Ia menyebut kepala puskesmas kerap tidak menerima kritik dari staf, bahkan ketika menyangkut hal yang dianggap keliru.
Selain itu, kata dia, ketika staf menghadapi persoalan kerja, solusi yang diharapkan sering tidak didapatkan. Masalah tersebut, menurutnya, justru kerap dilimpahkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diselesaikan.
Baca juga: Respon Kepala Puskesmas Peudada Usai Didesak Mundur Pegawai
Ia juga menilai kemampuan mengayomi Raihan kepada bawahan masih kurang. Menurut pengakuannya, sebagian pegawai merasa tertekan karena adanya ancaman terkait penilaian kinerja.
Ia mencontohkan pegawai ASN disebut-sebut pernah diingatkan sasaran kinerja pegawai atau SKP tidak akan ditandatangani, padahal sebelumnya proses SKP berjalan secara daring tanpa kendala. Sementara bagi pegawai non-ASN, muncul kekhawatiran akan diberhentikan.
Keluhan lain menyangkut pengaturan jam kerja. Sejumlah tenaga kesehatan mengaku keberatan karena penambahan jadwal kerja pada hari libur atau penugasan piket di ruang rawat dan unit gawat darurat dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu.
Padahal, menurut mereka, kebutuhan tenaga paramedis di unit tersebut dinilai sudah mencukupi.
Persoalan lain yang disorot adalah kebijakan penggunaan ambulans. Menurut tenaga kesehatan tersebut, ambulans puskesmas disebut tidak diperbolehkan menjemput pasien di desa, padahal dalam kondisi darurat masyarakat sangat membutuhkan layanan itu.
Ia mengatakan, awalnya alasan yang diberikan adalah satu unit ambulans digunakan untuk pasien dan satu unit lain untuk operasional kepala puskesmas. Namun saat satu ambulans sedang merujuk pasien ke Bireuen, ambulans lain dinilai seharusnya tetap dapat digunakan untuk menjemput pasien.
Keluhan turut muncul terkait cara penyampaian edukasi kepada pasien. Menurutnya, edukasi yang dilakukan di ruang tunggu terkadang dinilai terlalu langsung hingga membuat keluarga pasien tersinggung.
Ia mencontohkan, keluarga pasien pernah merasa tidak nyaman ketika diberi penjelasan yang dianggap menyudutkan terkait pola makan anak yang mengalami gizi buruk.
Akibatnya, staf puskesmas yang bertugas di lapangan justru menerima komplain dari keluarga pasien.
Menanggapi petisi tersebut, Kepala Puskesmas Peudada apt Raihan Juli Saputri S.Si mengatakan persoalan yang terjadi berakar pada kebijakan yang diterapkannya untuk mengembalikan fungsi utama puskesmas, terutama dalam aspek promotif dan preventif.
Menurut Raihan, pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas pengobatan, tetapi juga mencakup edukasi, konseling, dan penyuluhan kepada masyarakat. Ia menilai selama ini masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan sesuai fungsi dasar puskesmas.
Raihan juga menyoroti persoalan kekosongan tenaga kesehatan di desa. Dari 52 desa di wilayah kerja Puskesmas Peudada, kata dia, hanya 26 polindes yang diisi bidan tetap. Sementara polindes yang kosong selama ini dibina oleh bidan dari desa terdekat.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Raihan mengaku berencana menugaskan bidan PNS dan bidan paruh waktu yang bertugas di puskesmas untuk ditempatkan di polindes yang kosong. Namun, rencana itu disebut mendapat penolakan dari para bidan.
“Polindes yang kosong harusnya diisi oleh bidan. Sementara bidan PNS dan bidan PW ada di Puskesmas, jika saya buatkan SK penempatan ke desa, mereka tidak mau,” kata Raihan.
