Komparatif.ID, Banda Aceh– Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (Forum Pimred Multimedia Indonesia) Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja pejabat terkait di Aceh menyusul kerusuhan yang terjadi pada peringatan 21 tahun Perdamaian Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Forum Pimred Multimedia Indonesia Aceh, Muhammad Saleh, S.E., S.H., M.M. Ia meminta evaluasi dilakukan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra.
Menurut Saleh, evaluasi diperlukan untuk meninjau kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, intelijen, serta koordinasi pemerintahan di Aceh.
“Momentum ini semestinya menjadi simbol keberhasilan perdamaian setelah dua dekade lebih berakhirnya konflik bersenjata, tapi justru diwarnai bentrokan antara massa dan aparat keamanan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh,” kata Saleh.
Ia menilai sejumlah hal perlu dijelaskan terkait peristiwa tersebut. Di antaranya proses deteksi dan pencegahan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, serta langkah pengamanan yang dilakukan di lapangan.
Baca juga: Hari Damai Aceh Berakhir Ricuh, Massa Copot Lambang Garuda di Pendopo Gubernur
Saleh mengatakan peristiwa tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis pengamanan kegiatan. Menurutnya, kejadian itu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap negara dan keberlanjutan perdamaian yang telah dibangun setelah konflik.
“Kami tidak ingin peristiwa 15 Agustus 2026 dipandang hanya sebagai persoalan teknis pengamanan sebuah kegiatan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat Aceh terhadap negara dan keberlanjutan perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rapat Forkopimda Aceh pada 16 Agustus 2026 yang disebut memunculkan dugaan bahwa kericuhan tidak sepenuhnya terjadi secara spontan. Namun, Saleh menegaskan dugaan mengenai adanya pihak tertentu yang menggerakkan aksi harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif dan transparan.
“Berdasarkan rekam jejak digital yang kami lakukan, sebenarnya indikasi kerusuhan dengan menggunakan dalil zikir dan doa bersama Hari Damai Aceh, telah tercium sejak enam bulan sebelumnya dan mengkristal sejak satu bulan terakhir,” kata Saleh.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian dalam upaya deteksi dan pencegahan dini oleh satuan keamanan, ketertiban, dan intelijen.
Saleh juga menyoroti penggunaan simbol dalam kericuhan tersebut. Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan pengibaran bendera Bulan Bintang, tetapi juga tindakan terhadap bendera Merah Putih dan lambang negara.
“Jika sekadar mengibarkan bendera Bulan Bintang, mungkin masih dapat ditoleransi, karena secara hukum telah ada Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengesahkannya. Walau secara nasional, belum ada satu kesepakatan bersama. Namun, ketika bendera Merah Putih diturunkan dan lambang negara diinjak-injak, ini sudah melanggar hukum,” ujarnya.
Forum Pimred Multimedia Indonesia Aceh kemudian meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat TNI, Polri, BIN, dan unsur pemerintahan terkait di Aceh yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, deteksi dini, pengamanan, serta penanganan situasi pada 15 Agustus 2026.
Forum tersebut juga meminta peninjauan posisi dan kinerja pejabat terkait apabila ditemukan kelalaian, kesalahan prosedur, lemahnya koordinasi, kegagalan deteksi dini, atau tindakan yang dinilai tidak profesional.
Selain itu, Forum Pimred meminta adanya investigasi yang independen, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengungkap kronologi lengkap kericuhan. Investigasi tersebut dinilai perlu menjelaskan pihak yang memulai eskalasi, perkembangan situasi, serta kemungkinan adanya provokasi atau aktor yang sengaja memperkeruh keadaan.
Forum Pimred juga meminta penggunaan kekuatan oleh aparat di lapangan dievaluasi. Menurut Saleh, seluruh tindakan pengamanan harus dilakukan sesuai hukum, prinsip proporsionalitas, serta standar profesional kepolisian dan militer. Di sisi lain, ia meminta agar tidak terjadi kriminalisasi maupun tindakan berlebihan terhadap masyarakat Aceh yang menyampaikan aspirasi secara damai. Penegakan hukum, kata dia, harus didasarkan pada tindakan yang benar-benar melanggar hukum dan didukung bukti.
Forum Pimred juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, TNI, Polri, BIN, dan seluruh pemangku kepentingan perdamaian Aceh.
“Kami juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar seremoni tahunan. Tapi, komitmen politik, hukum, dan moral yang harus dirawat oleh semua pihak,” kata Saleh.
Ia menegaskan evaluasi terhadap pejabat bukan dimaksudkan untuk mencari kambing hitam. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pejabat yang diberi tanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian di Aceh mampu menjalankan tugas secara profesional dan memahami sejarah konflik Aceh.
“Aceh sudah terlalu mahal membayar harga sebuah konflik. Jangan biarkan kegagalan pengelolaan situasi hari ini menjadi awal dari lahirnya kembali ketegangan yang telah kita sepakati untuk akhiri. Kami percaya Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perdamaian Aceh tetap menjadi fondasi, bukan sekadar kenangan,” ujar Muhammad Saleh.