Komparatif.ID, Jakarta— Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan Aceh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (KPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (8/7/2024).
Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun mengatakan opini WTP diberikan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang telah dipertanggungjawabkan dengan baik dalam pengelolaan APBN.
Ia juga menyebut sinergi dan kerja sama yang terjalin selama ini telah berhasil memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, yang menurutnya relatif lebih baik dibandingkan negara lain.
“Atas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN tetap memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terang Isma Yatun.
Sebagai Accountability Chain, Isma menjelaskan BPK berperan besar memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara. Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan seluruh provinsi menjadikan lembaga ini sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan BPK harus tetap profesional dalam memeriksa keuangan negara. Menurutnya, opini WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga.
Jokowi menekankan penggunaan APBN harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel karena uang rakyat dan negara harus diaudit dan diperiksa setiap tahunnya.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” terang Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024. Terjaganya ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kerja keras kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Pemerintah Aceh Raih WTP ke-9 Kali Berturut-turut
Pencapaian tersebut, menurutnya, menjadi modal yang baik untuk masa depan Indonesia yang harus siap bersaing dengan negara-negara lain. Karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang.
Jokowi meminta agar tidak terbelenggu oleh prosedur yang berorientasi pada proses, melainkan berani lebih fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta membawa kemajuan bagi bangsa.
“Pencapaian tersebut menjadi modal yang baik untuk kedepannya. Indonesia ke depan harus siap bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Bustami Komit Perkuat Tata Kelola Keuangan Aceh
Disisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami menyambut baik arahan Presiden. Bustami menilai kesuksesan keuangan negara tergantung kerjasama yang baik antara kementerian lembaga baik tingkat nasional maupun daerah.
“Alhamdulillah Indonesia mendapatkan WTP dari BPK, begitu juga dengan Aceh beberapa waktu lalu juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya di Jakarta.
Bustami berkomitmen akan terus menjaga pola keuangan Aceh untuk menjadi semakin baik sebagaimana harapan Presiden.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas ini tetap harus ada, di Aceh sendiri hal-hal ini sangat kita perhatikan, kita menginginkan Aceh juga bersaing dengan daerah lain sebagaimana negara yang mampu bersaing dengan negara lain,” katanya.
Kemajuan bangsa, menurut Bustami, dimulai dari daerahnya, termasuk Aceh yang diimpikan menjadi daerah berkualitas dalam pengelolaan keuangan untuk kemakmuran rakyat. Aceh diharapkan lebih berani fokus pada hasil dan capaian yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar membawa kemajuan.
“Aceh satu pintu dengan harapan pak Jokowi tadi dimana kita akan lebih berani lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat agar membawa sebuah kemajuan,” pungkas Bustami.
Penyampaian LHP LKPP juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta jajaran kabinet Indonesia Maju.
