Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pasokan energi Indonesia kembali terkendali usai mengalami fase kritis akibat dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
Dalam keterangannya, Bahlil mengakui pemerintah sempat berada dalam situasi yang mengkhawatirkan terkait pasokan energi nasional.
Ia mengatakan, pemerintah sempat waswas mencari jalan keluar untuk menjaga ketersediaan energi di dalam negeri.
Bahlil menyampaikan Indonesia berhasil melewati masa yang disebutnya sebagai titik krisis. Ia mengatakan kondisi paling kritis terjadi pada 4 April lalu, ketika cadangan liquefied petroleum gas (LPG) nasional diperkirakan tidak akan mencukupi hingga 10 hari.
“Tapi alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat,” ujar Bahlil saat halal bihalal Partai Golkar di Jakarta, Rabu (8/4/2026) malam.
Menurut Bahlil, pemerintah kemudian melakukan negosiasi dengan sejumlah negara untuk memastikan pasokan energi tetap aman. Negara-negara yang disebut terlibat dalam komunikasi tersebut antara lain Australia, Jepang, dan Brunei Darussalam.
Hasil dari upaya itu, kata dia, mulai terlihat dengan masuknya kapal-kapal pengangkut LPG ke Indonesia.
Baca juga: Bahlil Lapor ke Prabowo: Stok BBM dan LPG Lebaran 2026 Aman
Bahlil menyebut saat ini cadangan LPG nasional sudah berada di atas 10 hari. Ia menilai kondisi itu menjadi penanda bahwa ancaman krisis pasokan yang sempat membayangi telah berhasil dilalui.
Selain LPG, Bahlil juga menyinggung kondisi pasokan solar nasional. Ia mengatakan Indonesia saat ini sudah tidak lagi melakukan impor solar. Total kebutuhan solar dalam negeri disebut berada di kisaran 40 juta kiloliter per tahun.
Kebutuhan tersebut, kata dia, saat ini telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri melalui jenis bahan bakar B40. Bahlil juga menyebut bahwa pada Juli mendatang, produksi B50 ditargetkan sudah bisa berjalan. Jika target itu tercapai, menurut dia, Indonesia berpotensi mengalami surplus sekitar 4 juta kiloliter.
Sementara itu, untuk bahan bakar minyak (BBM), Bahlil mengakui Indonesia masih bergantung pada impor. Ia menyebut konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 14 juta kiloliter, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari luar negeri.
Meski demikian, Bahlil mengatakan pemerintah telah melakukan langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Ia menyebut pada Januari 2026, pemerintah telah meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP).
Program itu, menurut dia, telah menambah produksi minyak dalam negeri sebesar 5,6 juta kiloliter dan tambahan solar sebesar 4,5 juta kiloliter.
