Komparatif.ID, Jakarta— Pemerintah Aceh mendukung program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dek Fadh mengatakan Pemerintah Aceh siap menyelaraskan regulasi di tingkat daerah agar program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menjelaskan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagrii) Tito Karnavian terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan segera ditindaklanjuti melalui peraturan kepala daerah.
“Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada),” ujar Dek Fadh.
Baca juga: Temui BP BUMN, Wagub Aceh Usul Alihkan Bantuan Huntara Jadi Huntap
Menurutnya, langkah tersebut penting agar harga rumah yang dibangun tetap terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Aceh akan berupaya memangkas hambatan birokrasi yang selama ini kerap memperlambat proses perizinan pembangunan perumahan.
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik akan dilakukan agar proses administrasi berjalan lebih cepat dan tidak menjadi penghalang percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fadhlullah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan prosedur yang berbelit menghambat hak masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.
“Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program tiga juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah,” katanya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah agar proaktif menangkap peluang program tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Ia menyebut penyediaan hunian layak merupakan salah satu cara untuk mengangkat derajat dan martabat masyarakat.
Mendagri juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar beban biaya tidak semakin berat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga harga rumah tetap terjangkau dan mendukung kelancaran pembangunan.
Turut hadir dalam agenda itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, jajaran Badan Pusat Statistik, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
