Komparatif.ID, Banda Aceh- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2027) pukul 14.00 WIB. Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025, termasuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun.
Dalam pidatonya, Mualem menyampaikan duka mendalam atas bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025. Bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota dan menyebabkan 594 orang meninggal dunia. Selain menelan korban jiwa, bencana juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta kerugian materiil yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp138 triliun.
Mualem menjelaskan dampak bencana tersebut turut memengaruhi kondisi infrastruktur daerah, khususnya jalan provinsi. Tingkat kemantapan jalan provinsi yang sebelumnya berada pada angka 80,54 persen turun menjadi 65,56 persen akibat kerusakan yang terjadi di berbagai wilayah.
Meski dihadapkan pada tantangan besar sepanjang 2025, Pemerintah Aceh tetap mencatat sejumlah capaian di berbagai sektor. Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp10,69 triliun atau mencapai 100,07 persen dari target yang telah ditetapkan.
Di bidang kesejahteraan masyarakat, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,23 persen pada Maret 2025. Namun, Gubernur mengakui bahwa kondisi tersebut diproyeksikan akan kembali terdampak akibat bencana banjir yang terjadi pada penghujung tahun.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh juga menunjukkan peningkatan. Nilai IPM naik dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Sementara itu, realisasi investasi di Aceh sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp9 triliun sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca juga: Hoaks Marak di Medsos, DPRA Sebut Media Profesional Tetap Dibutuhkan
Pada sektor sosial, Pemerintah Aceh membangun sebanyak 1.457 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Di bidang pendidikan, beasiswa disalurkan kepada 87.184 siswa yatim dan piatu dengan total anggaran sebesar Rp118 miliar.
Pemerintah Aceh juga memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan menjamin pembayaran premi bagi sekitar 1,74 juta jiwa penduduk.
Selain capaian pembangunan, Pemerintah Aceh memperoleh sejumlah penghargaan di tingkat nasional selama tahun 2025. Di antaranya adalah Gold Award UB Halal Metric 2025 serta pengakuan sebagai provinsi pertama di Sumatera yang berhasil mencapai status Open Defecation Free (ODF). Gubernur menambahkan bahwa masih terdapat berbagai penghargaan lain yang diterima oleh individu, kelompok, sekolah, maupun Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), yang seluruh rinciannya telah dimuat dalam Buku LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Menutup pidatonya, Mualem mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRA serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Mari kita bersinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujar Mualem.
