Komparatif.ID, Jakarta– Ratusan masyarakat Aceh yang tergabung dalam paguyuban Taman Iskandar Muda (TIM) menggelar aksi damai pembatalan persetujuan dokumen Rencana Pengembangan atau Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo Blok South Andaman yang telah ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Aksi berlangsung di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Massa yang berasal dari cabang TIM se-Jabodetabek, organisasi lokal, serta organisasi sektoral di bawah naungan TIM, terlebih dahulu berkumpul di Masjid An-Nur Monas sebelum melakukan long march menuju Kantor Kementerian ESDM.
Setibanya di depan gerbang Kementerian ESDM, massa menggelar mimbar bebas. Meskipun hujan turun, aksi tetap berlangsung. Secara bergantian peserta menyampaikan orasi yang menuntut Pemerintah Pusat memberikan keadilan bagi Aceh dalam pengelolaan migas Blok Andaman.
Dalam aksi tersebut, massa sempat meminta untuk beraudiensi langsung dengan Menteri ESDM. Namun, menurut mereka, permintaan itu tidak dapat dipenuhi dengan alasan menteri sedang tidak berada di tempat.
Setelah melakukan desakan, beberapa perwakilan massa akhirnya dipersilakan masuk untuk beraudiensi dengan pihak kementerian. Namun, mereka hanya diterima oleh staf kementerian.
Baca juga: Mualem Bakal Surati Prabowo, Minta Hilirisasi Migas Blok Andaman di KEK Arun
Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM), Muslim Armas, mengaku kecewa karena masyarakat Aceh tidak dapat bertemu langsung dengan Menteri ESDM.
“Kami sangat kecewa dengan Kementerian ESDM. Ketakutan mereka beraudiensi dengan masyarakat Aceh patut dicurigai berarti ada yang ditutup-tutupi,” kata Muslim Armas.
Meski demikian, perwakilan massa tetap menyerahkan pernyataan sikap masyarakat Aceh kepada staf Kementerian ESDM. Pernyataan tersebut diterima dengan janji akan diteruskan kepada Menteri ESDM.
Menurut Muslim, masyarakat Aceh keberatan atas persetujuan PoD-I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman yang telah ditandatangani Menteri ESDM. Ia menyebut surat persetujuan tersebut diduga ditandatangani tanpa adanya tembusan kepada Pemerintah Aceh.
Muslim menegaskan Blok Andaman berada di wilayah perairan Aceh sehingga daerah tersebut seharusnya memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaannya. Ia mengatakan dalam PoD yang telah disetujui, negara hanya memperoleh bagi hasil sebesar 4 persen, sementara Aceh mendapatkan 1,2 persen dari bagian tersebut. Adapun sisanya menjadi bagian kontraktor.
“Ini sangat tidak adil bagi Indonesia, khususnya Aceh,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di akhir aksi, Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka menyesalkan penandatanganan PoD-I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman meskipun sebelumnya Gubernur Aceh telah meminta penundaan persetujuan hingga tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Aceh.
Selain meminta pencabutan dan pembatalan persetujuan PoD tersebut, mereka juga menolak skema bagi hasil yang dinilai tidak adil bagi negara dan rakyat Aceh. Massa turut meminta agar pengolahan gas Blok Andaman dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus Arun guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Mereka juga mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mempercepat hilirisasi industri di Aceh sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, menghormati kekhususan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta menjaga perdamaian di Aceh dengan menghindari kebijakan yang dinilai dapat memunculkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Muslim menegaskan, apabila tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut tidak mendapat respons dari Menteri ESDM, masyarakat Aceh siap menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
