Komparatif.ID, Bener Meriah– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, mencabut pernyataannya terkait rencana penutupan Jalan Tajuk Enang-Enang di Gampong Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan warga saat meninjau lokasi jalan dan jembatan Enang-Enang, Kamis, 25 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Zulkarnain menyampaikan permohonan maaf kepada Mukim Sahrial Abadi dan seluruh masyarakat atas pernyataannya sebelumnya yang menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Mukim Sahrial Abadi dan semua warga. Pernyataan menutup Jalan Enang-Enang saya cabut,” ujar Zulkarnain di hadapan warga yang hadir.
Sebelumnya, BPJN Aceh menyampaikan jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga yang berkebun dan berencana memasang portal di lokasi. Langkah itu dipertimbangkan karena kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025.
Baca juga: Belum Aman, BPJN Aceh Tutup Jalur Enang-Enang
Zulkarnain mengakui pernyataan yang disampaikannya beberapa hari sebelumnya telah menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat. Menurutnya, tujuan kedatangannya ke lokasi adalah untuk mencari solusi terhadap persoalan akses jalan yang selama ini menjadi perhatian warga.
“Kami ke sini cari solusi. Mungkin kemarin pada Senin, 22 Juni 2026, bukan solusi yang saya sampaikan,” katanya.
Ia juga mengatakan kunjungannya ke kawasan Enang-Enang merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Terkait penanganan permanen, BPJN Aceh menyebut ruas Jalan Enang-Enang telah masuk dalam tahap perencanaan tahun 2026. Sementara pelaksanaan pekerjaan ditargetkan dapat dimulai pada 2027.
Di sisi lain, Mukim Sahrial Abadi kembali menjelaskan upaya pembukaan akses Jalan Enang-Enang yang dilakukan secara swadaya bukan untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang lebih baik.
Ia meminta Zulkarnain sebagai Plt Kepala BPJN Aceh untuk melihat persoalan tersebut dari sisi sosial. Menurut Sahrial, selama ini dirinya berupaya mengambil peran yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah demi membantu masyarakat.
“Jalan ini tanggung jawab BPJN Aceh, tapi saya mengambil peran demi kebaikan bersama, bukan untuk cari panggung,” ujarnya dengan nada terbata-bata.
Sahrial mengatakan kesedihan yang selama ini dirasakannya memuncak ketika melihat kondisi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Menurutnya, masih banyak warga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak serta kondisi ekonomi yang belum memadai.
